Dosa Yang Membuat Fakhri Hilmi Jadi Tersangka

Dosa Yang Membuat Fakhri Hilmi Jadi Tersangka
Fakhri Hilmi/Net

KATTA - Kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menyeret pejabat Otoritas Jasa Keuangan. Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK Fakhri Hilmi sebagai tersangka.

"Pasal yang disangkakan kepada tersangka FH (Fakhri Hilmi) adalah Pasal  2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 56 KUHP, subsidair Pasal  3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 56 KUHP," terang Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono, Kamis (26/6/2020).

Fakhri ditetapkan tersangka dalam kapasitasnya sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A yang dijabatnya sejak Februari 2014 hingga Februari 2017. Posisi Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK sendiri diisi Fakhri sejak Februari 2017 hingga saat ini.

Hari Setiyono menjelaskan Fakhri Hilmi selaku Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A mengetahui penyimpangan transaksi pembelian saham PT. Inti Agri Resources Tbk. (IIKP) oleh Jiwasraya yang harga sahamnya sudah dinaikan secara signifikan atau dimark up. Bahkan, transaksi tersebut dijadikan portofolio (isi) pembelian reksadana 13 perusahaan manajer investasi yang penyertaan modal terbesar adalah Jiwasraya.

Ke-13 manajer investasi tersebut yakni PT. Dhanawibawa Manajemen Investasi yang sekarang berubah nama menjadi PT. Pan Arcadia Capital, PT. OSO Manajemen Investasi, PT. Pinnacle Persada Investama, PT. Millenium Danatama Indonesia/PT. Millenium Capital Management, PT. Prospera Asset Management.

Kemudian PT. MNC Asset Management, PT. Maybank Asset Management, PT. GAP Capital, PT. Jasa Capital Asset Management, PT. Pool Advista Asset Management, PT. Corfina Capital, PT. Treasure Fund Investama Indonesia, dan PT. Sinarmas Asset Management.

"Berdasarkan laporan dari Tim Pengawas menyimpulkan penyimpangan transaksi saham tersebut merupakan tindak pidana pasar modal sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 (UUPM) dan telah dilaporkan kepada Fahkhri Hilmi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, harga saham IIKP dimark up oleh Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat bersama Hendrisman Rahim selaku Direktur Utama Jiwasraya dan Hary Prasetyo sebagai Direktur Keuangan Jiwasraya. Ketiganya saat ini tengah menjalani rangkaian sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sebagai terdakwa.

Namun berdasarkan fakta yang ditemukan, Fakhri Hilmi tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap produk reksadana yang ditransaksikan dikarenakan telah ada kesepakatan dengan Erry Firmansyah dan Joko Hartono yang terafiliasi Heru Hidayat dengan melakukan beberapa kali pertemuan yang bertujuan untuk tidak menjatuhkan sanksi pembekuan kegiatan usaha kepada 13 manajer investasi.

"Sehingga investasi PT Asuransi Jiwasraya pada reksa dana di 13 manajer investasi melalui produk reksa dananya tetap berjalan dan tetap melakukan transaksi terhadap saham IIKP dengan harga yang telah di mark up tersebut.

"Akibat perbuatan Fakhri Hilmi yang tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap produk reksadana dimaksud pada tahun 2016 menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi PT. Asuransi Jiwasraya pada tahun 2018 hingga mencapai sebesar Rp16,8 triliun sesuai LHP BPK RI tahun 2020," demikian kata Hari Setiyono.[]

Top