Jenderal Polisi Jadi Pejabat Kementerian, Harus Pensiun Dini Atau Mundur

Jenderal Polisi Jadi Pejabat Kementerian, Harus Pensiun Dini Atau Mundur
Neta S Pane/Net

KATTA - Ind Police Watch (IPW) mengkritik pengangkatan tiga jenderal polisi aktif menjadi pejabat di kementerian. Sebab ketiga jenderal polisi itu tak mundur dari institusi kepolisian dan dibiarkan tidak beralih status menjadi ASN.

Tiga jenderal Polri itu ialah Komjen Andap Budhi Revianto yang diangkat menjadi Inspektur Jenderal Kemenkumham, Irjen Reinhard Silitonga yang diangkat menjadi Direktur Jenderal Pemasyarakatan, dan Komjen Antam Novambar yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP).

"IPW mendesak ketiganya segera pensiun dini. Jika tidak, ya segera mundur dari jabatannya di kementerian," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane melalui pesan elektronik yang dipancarluaskannya, Selasa (23/6/2020).

Neta mengatakan Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa polisi tidak boleh merangkap jabatan di luar tugas-tugas kepolisian, apalagi jika anggota polisi itu masih jenderal aktif.vPasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian,"
Lalu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 melarang TNI dan Polri duduk di jabatan pimpinan tinggi (JPT) aparatur sipil negara (ASN).

"IPW berharap pejabat TNI-Polri bisa taat UU," singgung Neta.

Neta membandingkan era Orba yang cukup banyak pejabat militer menduduki posisi jabatan sipil maupun rangkap jabatan. Era ini yang dikenal sebagai dwifungsi ABRI. Saat Orba tumbang rakyat mempermasalah dwifungsi dan rangkap jabatan militer. Sehingga di awal reformasi dwifungsi dan rangkap jabatan ini dihilangkan.

Namun, di era Presiden Jokowi, rangkap jabatan dan dwifungsi ini muncul lagi dengan gaya baru. Jokowi memberi peran yg yang cukup besar pada kalangan kepolisian, sehingga muncul istilah dwifungsi polri. Selain menjadi menteri dan komisaris, cukup banyak posisi sipil yang dipegang jenderal polisi.

"Jika Soeharto memanjakan militer, maka Jokowi sangat memanjakan jenderal polisi. Sepertinya strategi dwifungsi ini adalah strategi balas jasa. Jika Soeharto balas jasa ke kalangan militer, Jokowi melakukan balas jasa ke kalangan polri," masih kata Neta.

Untuk itu, IPW berharap Presiden Jokowi dan kabinetnya jangan mengulang kebobrokan rezim Orde Baru dan bertingkah seenaknya melanggar UU.

"Jokowi boleh saja menerapkan politik balas jasa seperti Soeharto, tapi tetap harus patuh dengan UU. Untuk itu jenderal polisi yang menjadi menteri ataupun komisaris BUMN harus mundur dari Polri, seperti yang diamanatkan UU dan mereka jangan mau seenaknya saja di negeri demokrasi ini," demikian kata Neta S Pane.[]

Top