Mahar Politik Muncul Akibat Ambang Batas Capres dan DPR, KPK Kenapa Diam Saja?

Mahar Politik Muncul Akibat Ambang Batas Capres dan DPR, KPK Kenapa Diam Saja?
Ilustrasi

AMBANG Batas yang membatasi perolehan kursi Partai Politik atau gabungan Parpol untuk mencalonkan Presiden dan membatasi hak Parpol yang perolehan kursinya dibawah 3,5 persen untuk duduk di DPR kembali ramai diperbincangkan. Ini menunjukkan bahwa isu yang penuh dengan ketidak adilan ini tidak akan pernah bisa dipadamkan. Sudah tenggelam muncul lagi. Tenggelam lagi muncul kembali. Ini membuktikan bahwa isu ini sangat kuat, tidak akan bisa dihilangkan sebelum rasa keadilannya bagi masyarakat dipenuhi.

Sudah banyak sudut pandang dari berbagai pihak yang tidak setuju terhadap adanya kedua ambang batas ini. Namun, jarang atau-pun belum ada pihak yang menyoroti bahwa dengan adanya ambang batas ini memperkuat posisi parpol untuk "memperdagangkan" legalitasnya untuk pencalonan Presiden, Kepala Daerah maupun Calon Legislatif di Pusat maupun Daerah. 

Lebih celakanya lagi "perdagangan gelap politik" ini atau korupsi di bidang politik ini tidak bisa dijangkau oleh KPK. Tidak bisa dimonitor, tidak bisa disadap, apalagi di Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK karena menurut UU Tipikor No. 31/1999 yang dirubah menjadi UU No. 20/2001 KPK hanya berwenang untuk menangani PENYELENGGARA NEGARA atau PEJABAT NEGARA. Sedangkan para petinggi parpol, para Capres, para Calon Pimpinan Kepala Daerah, para Calon Legislatif belum tentu berstatus Penyelenggara Pemerintahan Daerah atau Pejabat negara.

Rupanya disinilah letak permainan sistimatis dari para elit politik untuk melindungi korupsi didunia politik SECARA LEGAL. Undang Undang dibuat oleh DPR dan Pemerintah, dimana terlibat didalamnya para parpol dan elit politik. Padahal, uang mahar politik itu merupakan cikal bakal korupsi besar yang termasuk korupsi yang dilindungi atau dibuat terlindungi oleh Undang Undang, karena SECARA UNDANG UNDANG KPK TIDAK BERWENANG UNTUK MENANGANINYA . 

Demikian juga seperti yang baru-baru ini Perppu no 1/2020 Tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 yang sangat cepat disahkan menjadi UU no 2/2020 sangat berpotensi untuk melahirkan dan melindungi tindak pidana korupsi karena pada pasal 27 ayat 1, 2, 3 semua bermasalah . Ayat 1 menyatakan bahwa semua pembiayaan penanganan Covid 19 bukan merupakan kerugian negara (padahal dalam pelaksanaannya ada yang TANPA TENDER dsb). Ayat 2 menyatakan bahwa semua pejabat yang melaksanakan UU Penanganan Covid 19 ini tidak dapat dituntut secara hukum . Ini memberikan kekebalan hukum kepada semua pejabat dari tingkat bawah sampai paling atas, padahal dalam hal TANPA TENDER pasti melahirkan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Sedangkan ayat 3 menyatakan bahwa semua tinadakan dan keputusan yang didasarkan kepada UU no 2  2020 Tentang Penanganan Covid 19 BUKAN OBYEK GUGATAN HUKUM yang bisa diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Perlindungan hukum yang sempurna kepada para pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. 

Dengan adanya ayat 1, 2, 3 ini yang memberikan perlindungan hukum yang sangat luas kepada semua pejabat pemerintahan maka bahkan pengetrapan UU TIPIKOR pun kepada para pejabat bisa menjadi ambyar, tumpul bahkan melawan hukum. Luar biasa. 

Sebagai contoh permainan elit politik dalam berkorupsi adalah sebagai berikut. Belum apa-apa sudah ada skandal dalam program Kartu Pra Kerja yang nilai totalnya Rp20 Triliun. Yaitu dalam penunjukkan Ruang Guru dan 7 mitra penyedia layanan lainnya senilai Rp5,6 Triliun dari Rp20 Triliun tersebut ternyata TANPA TENDER. Sampai-sampai akhirnya KPK membuat konperensi pers yang mengatakan bahwa ada potensi korupsi dalam program Kartu Prakerja . 

Belva Devara, Dirut Ruang Guru sampai sekarang, pada waktu perusahaannya ditunjuk menjadi mitra Kartu Prakerja adalah salah satu staf khusus Presiden Jokowi. Saat ini sudah mengundurkan diri akibat kritikan dari publik yang bertubi-tubi. Ruang Guru Pte Ltd adalah suatu perusahaan Singapura yang memiliki 99,99% saham PT Ruang Raya yang merupakan badan hukum dari Ruang Guru yang tercatat di Kemenkumham dan berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) .

Bhima Yudistira ekonom Indef dalam keterangannya kepada Tempo.co, Minggu, 3 Mei 2020, Ruang Guru paling diuntungkan dengan adanya program Kartu Prakerja. Dia menghitung dengan asumsi 20% komisi dari Rp 5,6 Trilyun maka akan ada Rp 1,12 Trilyun yang akan masuk ke provider. Jika dari Rp1,12 Triliun sebanyak 68,9% masuk ke Ruang Guru, maka keuntungannya mencapai Rp771 Miliar (dengan catatan dari penulis proses penunjukkannya TANPA TENDER)

Demikianlah permainan elit politik dalam usahanya untuk selalu mencari peluang untuk korupsi yang tidak sembuh-sembuh dan selalu menumbuhkan generasi baru dan bahkan melindungi korupsi itu dari jeratan hukum seperti KETIDAK BERWENANGAN KPK SECARA LEGAL UNTUK MELAKUKAN PENYADAPAN DAN OTT TERHADAP UANG MAHAR POLITIK , penerbitan UU no 2/2020 untuk penanganan Covid 19 yang membuat pejabat pemerintah menjadi kebal hukum , tidak bisa ditangkap sampai dengan timbulnya modus baru seperti kartu Pra Kerja yang melakukan penunjukan langsung TANPA TENDER kepada sebuah perusahaan Singapura bernama Ruang Guru Pte Ltd .

Oleh: Bambang Wisanggeni, Analis Sosial Politik

Top