Gila Bener, Menteri Erick Angkat Jenderal Aktif Jadi Komisaris

Melanggar UU TNI dan Polri

Gila Bener, Menteri Erick Angkat Jenderal Aktif Jadi Komisaris
Erick Thohir/Net

KATTA - Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat jenderal aktif TNI dan Polri mengisi jabatan komisaris di BUMN dinilai bertentangan dengan hukum.

"Pengangkatan jenderal aktif TNI-Polri bertentangan dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri," kata Ketua HMI Cabang Jakarta Pusat Utara, Fadli Rumakefing, Selasa (16/6/2020).

Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI berbunyi, "Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau penisiun dari dinas aktif keprajuritan. Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi, "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisiansetelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian".

Jenderal aktif TNI dan Polri yang diangkat Erick sebagai komisaris adalah Marsekal Madya Andi Pahril Pawi dan Irjen Carlo Brix Tewu. Keduanya didapuk menjadi komisaris di PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

Marsda Andi Pahril Pawi tercatat sebagai jenderal bintang dua di TNI AU yang sebelumnya menjabat Pejabat Tinggi Mabes TNI AU dan sebelumnya juga diamanahi jabatan Staf Ahli Bidang Hankam BIN.

Marsda Andi Pahril Pawi juga pernah bertugas sebagai Kepala Biro Pengamanan, Biro Pengamanan, Sekretariat Militer Presiden.

Adapun Irjen Carlo, selain menjadi komisaris di PTBA, menjabat sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN. Carlo sebelumnya bertugas di Deputi V Bidkor Kamtibmas Kemenkopolhukam.

Dalih Erick mengangkat Marsda Andi dan Irjen Carlo atas kebutuhan BUMN dan untuk balance dinilai Fadli sangat aneh. Fadli mengatakan sangat mustahil bagi negara sebesar Republik Indonesia tidak mempunyai orang yang profesional dan kompeten dalam mengisi jabatan komisaris tersebut. Sehingga yang dimasukkan dalam mengisi jabatan tersebut adalah Jenderal aktif TNI-Polri yang sangat bertentangan dengan ketentuan UU dan semangat reformasi birokrasi.

"Erick Tohir jangan main gila dalam mengelola institusi Negara. Kebijakan Erick bisa menjadi bomerang bagi Presiden Jokowi," ucapnya.

Sebaliknya, pengangkaan tersebut membuat banyak dugaan di ruang publik sebagai politik balas budi dalam mengisi posisi strategis di dalam tubuh BUMN.

"Kalau dulu ada istilah Akabri masuk desa, maka sekarang jenderal aktif TNI-Polri masuk BUMN" sambungnya.

Menanggapi kebijakan Erick tersebut, Fadli mengatakan pihaknya berencana melakukan unjuk rasa di kantor Kementerian BUMN, Istana Negara, Mabes TNI, dan Mabes Polri. Tuntutan unjuk rasa dalah meminta Presiden Joko Widodo segera mencopot Menteri BUMN.

"Kami juga menuntut Panglima TNI dan Kapolri segera memecat oknum Jenderal TNI-Polri yang masuk dalam institusi BUMN," demikian kata Fadli Rumakefing.[]

Top