Kematian ABK Indonesia di Kapal China Tanggungjawab Menko Luhut

Kematian ABK Indonesia di Kapal China Tanggungjawab Menko Luhut
Natalius Pigai/Net

KATTA - Perlakuan tidak manusiawi yang dialami belasan buah kapal (ABK) Indonesia di sebuah kapal berbendera China hingga menyebabkan empat ABK meninggal merupakan tanggungjawab Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

"Hampir semua aturan-aturan internasional dan juga nasional yang mengatur tentang pelaut (seafarer) bukan tanggungjawab Kementerian Tenaga Kerja, tetapi Kementerian Perhubungan yang merupakan berada di bawah koordinasi Menko Maritim," kata aktivis kemanusiaan Natalius Pigai kepada KATTA, Kamis (7/5/2020).

Pigai mengatakan soal tenaga kerja pelaut, keselamatan dan sertifikasi diurus Kementerian Perhubungan berdasarkan Permenhub 40 tahun 2019.

Pigai yang pernah aktif di Komnas HAM sebagai komisioner mengecam Menko Maritim yang tidak peduli dengan keselamatan pelaut (seafarer). Ia mengatakan Menko Maritim harus bertanggungjawab dengan mengusahakan proses hukum yang adil, ganti rugi yang pantas, dan membuat perjanjian bilateral dengan China.

"Berbagai landasan hukum international nasional telah memberi otoritas tetapi saya duga soal-soal ini diabaikan bahkan tidak diperhatikan,"

Kata Pigai, secara hukum international Indonesia telah memiliki kekuatan untuk menjamin kepastian bagi pelaut (seafarer) dan kapalnya. Sejak 1961 Indonesia menjadi anggota International Maritim Organisations (IMO), International Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS), The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) dan anggota Maritime Labour Convention (MLC).

Selain itu, Indonesia juga sudah meratifikasi MLC 2006 dan menjadikannya UU dengan disahkannya UU Nomor 15 tahun 2016.

Lebih lanjut Pigai mengatakan berdasarkan fakta bahwa fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah sektor maritim dengan program andalannya poros maritim dunia, maka sangat perlu untuk dilakukan pemantapan, penegakkan dan perlindungan terhadap tenaga kerja sektor maritim terutama mereka yang bekerja pada kapal-kapal internasional.

"Upaya penegakan hak-hak pelaut internasional belum maksimal diterapkan oleh Pemerintah RI dalam kapasitas sebagai negara bendera maupun sebagai negara pelabuhan. Upaya ini memerlukan kerja keras Menko Maritim dan Menteri Luar Negeri," demikian kata Pigai.

Diketahui, 14 ABK Indonesia diduga diperbudak saat bekerja untuk kapal tuna asal Cina, Longxing. Menurut laporan stasiun televisi Korea Selatan MBC NEWS, pilihan ABK hanya dua yakni bertahan hidup atau dibuang ke laut.

Bertahan hidup bukan perkara gampang bagi belasan ABK tersebut. Sebab, dalam sehari, mereka dipekerjakan secara tidak wajar. Salah satu ABK yang selamat mengaku dirinya bisa bekerja hingga 18 jam per hari atau lebih.

"Bahkan, kadang-kadang, saya harus bekerja hingga 30 jam. Saya tidak boleh istirahat maupun duduk kecuali ketika nasi keluar setiap 6 jam," ujar ABK tersebut.

Selain jam kerja tak wajar, mereka juga dipaksa meminum air laut. Padahal, air laut tak seharusnya diminum karena memicu dehidrasi.

Mengutip MBC News, sementara ABK Indonesia meminum air laut, nelayan Cina meminum air botol mineral.

Perlakuan tak wajar berujung pada tewasnya sejumlah ABK asal Indonesia. Ada tiga ABK Indonesia yang meninggal berinsial A (24), Al (19), dan S (24) dan jenazah mereka dilarung ke laut.

Para ABK tersebut baru bisa selamat ketika kapal berlabuh di Busan pada 14 April lalu. Saat menanti keberangkatan berikutnya pada 24 April, salah satu dari mereka menderita sesak nafas hingga kemudian dilarikan ke rumah sakit. Sayang, nyawanya tak terselamatkan. Dari 15 ABK Indonesia tinggal tersisa 14.[]

Top