Sstttt, Dicurigai Ada Udang di Balik Usul BI Cetak Uang Rp600 Triliun

Sstttt, Dicurigai Ada Udang di Balik Usul BI Cetak Uang Rp600 Triliun
Arief Poyuono/Net

KATTA - Wacana agar Bank Indonesia mencetak uang hingga Rp600 triliun untuk menyelamatkan ekonomi nasional akibat pandemi Corona atau Covid-19 terus menggulirkan polemik. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono curiga ada maksud tersembunyi di balik wacana tersebut.

"Banggar DPR RI setujui BI cetak 600 triliun, ada apa ya? Jangan-jangan ini BLBI jilid kedua," kata Arief Poyuono kepada KATTA.

BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan negara kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis 1997-1998. Sejak awal, pada tahun 1998, negara mengeluarkan bantuan Rp320 triliun untuk 54 bank swasta. Tetapi yang terjadi adalah korupsi. Dana yang kembali ke negara hanya 8,5 persen atau sekitar Rp27,2 triliun.

Akibat lainnya, setiap tahun negara harus membayar bunga BLBI Rp 100 triliun. Negara sudah membayar 15 tahun labih dan mungkin harus terus membayar hingga 30 tahun kedepan.

Baca: BI Tolak Usul Cetak Uang Rp600 Triliun, Rizal Ramli: Sudah Tepat!

Kecurigaan Arief Poyuono wajar karena sebelum pencetakan uang oleh BI muncul telah terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020. Perppu tentang penyelamatan sektor keuangan yang diklaim sebagai dampak Corona ini dicurigai sebagai upaya menyelamatkan oligarki taipan bankir, spekulan dan kawan-kawannya dengan alasan tak bisa bayar utang ke bank, akibatnya kredit macet, bank bangkrut, sehingga harus ditolong oleh negara.

Arief mengingatkan pencetakan uang Rp600 triliun oleh BI jika tidak dilakukan pengawasan dan pengendalian akan bisa menciptakan kiamat bagi ekonomi Indonesia.

"Harus diawasi dengan ketat jangan sampai suntikan dana kepada sejumlah pengusaha dan bank-bank yang mengaku usahanya hancur akibat dampak Covid-19. Kalau tidak, bantuan likuiditas justru disalahgunakan oleh mereka. Misalnya begitu dapat dana langsung ditukarkan dengan mata uang dolar AS dan atau dolar Singapura dan disimpan di negeri lalu mengaku bangkrut dan menyerahkan aset-aset sampah ke pemerintah," bebernya.

Lebih lanjut Arief mengatakan Modern Monetary Theory di tengah pandemi Corona saat ini memang lagi ngetrend, ramai didiskusikan para ekonom dunia. Salah satu anjuran teori ini adalah jika pengeluaran negara defisit maka jalan keluarnya adalah mencetak uang dengan jalan pemerintah menerbitkan surat utang negara dan dibeli oleh bank central.

Meski begitu, katanya, ada banyak syarat agar pencetakan uang tidak menimbulkan inflasi. Diantaranya, ekonomi negara harus full employment, uang yang dicetak digunakan untuk belanja fasilitas-fasilitas kesehatan gratis bagi masyarakat, pendidikan gratis, pembangunan infrastruktur pangan untuk mengerakan pembukaan lahan sawah baru dan juga pembangunan infrastruktur lainnya oleh pemerintah.

"Nah, jika mencetak uang hanya untuk menalangi para konglomerat dan perusahaannya serta bank-bank swasta yang memang performance keuangan sudah negatif sebelum ada wabah Covid-19, yang terjadi malah model krisis 98 dan mungkin lebih parah.  Jadi mencetak duit boleh saja, nggak jadi masalah, tapi kalau cuma ilmu silat ya nggak benar. Yang ada rontok sistem moneter kita," demikian kata Arief Poyuono.

Arief juga curiga keluarnya rekomendasi mencetak uang oleh BI terkait dengan kebijakan penerbitan utang negara atau global bond oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui, Sri Mul telah menerbitkan global bond dalam mata uang dolar dengan alasan untuk menjaga pembiayaan aman sekaligus menambah cadangan devisa.

Global bond yang diterbitkan yakni Seri RI1030 memiliki tenor 10,5 tahun yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2030 diterbitkan sebesar US$ 1,65 miliar dengan yield global sebesar 3,9%. Seri kedua yaitu RI1050 dengan tenor 30,5 tahun atau jatuh tempo 15 Oktober 2050. Nominal yang diterbitkan juga US$ 1,65 miliar dengan yield 4,25%.

Yield utang RI lebih besar dari yield yang diterbitkan negara di Asean. Misalnya, Filipina hanya 3,5%, Vietnam 3,05%, Malaysia 2,87%, Thailand 1,18%, dan Singapura 0,9%. Meski paling royal kepada investor pasar uang, namun global bond RI tidak laku.

"Jangan-jangan jualannya Bu Menkeu berupa global bond dalam denominasi mata uang asing kagak ada yang beli, atau cuma sedikit yang beli. Jadi ya satu-satunya jalan, ya cetak rupiah," pungkas Arief Poyuono.[]

Top