Australia Pidanakan Pengguna Data Aplikasi Corona di Luar Keperluan

Australia Pidanakan Pengguna Data Aplikasi Corona di Luar Keperluan
Scott Morison/Net

KATTA - Pegawai pemerintah di luar bidang kesehatan yang mengakses data masyarakat melalui aplikasi yang memetakan penyebaran Corona atau COVID-19 bakal dipidanakan.

Begitu aturan baru di Australia. Kepastian mengenai kewenangan otoritas Australia akan mempidanakan pelanggar aturan tersebut disampaikan Perdana Menteri Scott Morrison, Jumat (24/2/2020).

Morrison mengatakan aturan itu demi menjamin privasi masyarakat terlindungi saat memakai aplikasi pelacak pasien positif COVID-19 di Australia.

Negara benua itu sejauh ini dapat menekan jumlah korban tewas akibat COVID. Otoritas setempat mencatat hanya 78 pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia.

Pencapaian itu diyakini sebagai hasil aturan pembatasan yang ketat sehingga membuat sebagian kegiatan masyarakat terhenti.

Pemerintah federal mengatakan "aturan jaga jarak" akan tetap berlaku sampai pertengahan Mei. Aturan itu dapat diperlonggar bergantung dari tingkat partisipasi masyarakat mengunduh aplikasi gawai yang dapat melacak pergerakan pasien positif serta orang-orang yang ia temui.

Namun, banyak pihak khawatir terhadap masalah hukum dan privasi dari penggunaan aplikasi pada gawai itu. Pegiat perlindungan privasi menyebut data mengenai keberadaan warga yang diperoleh dari aplikasi berpotensi digunakan lembaga pemerintah lain yang tidak terkait penanggulangan COVID-19.

Morrison pun menjamin pihaknya akan memidanakan pegawai pemerintah non-kesehatan yang mengakses data pribadi masyarakat lewat aplikasi itu.

"Statusnya ilegal, apabila informasi dari sistem data itu digunakan pihak lain di luar mereka yang berkepentingan, karena aplikasi itu digunakan untuk mendukung para tenaga kesehatan memetakan mereka yang mungkin tertular virus," kata Morrison di Canberra seperti dilansir Reuters.

PM Australia juga membenarkan laporan media setempat yang menyebutkan data pribadi masyarakat akan disimpan dalam server yang dikelola AWS, sebuah unit usaha Amazon.com Inc, perusahaan informasi dan telekomunikasi besar asal Amerika Serikat.

Akan tetapi, ia menjelaskan "data itu telah terenskripsi saat disimpan".

Ancaman pidana dinilai dapat melindungi sekaligus membatasi akses terhadap data pribadi pengguna aplikasi. Sejauh ini, otoritas di Australia melaporkan 6.700 orang tertular COVID-19 dan 78 di antaranya meninggal dunia.

Morrison mengatakan aturan pembatasan yang telah diberlakukan selama berminggu-minggu, COVID-19 menyebar pada "tahap komunitas". Artinya, otoritas kesehatan setempat dapat berharap penyebaran penyakit dapat ditekan melalui pemeriksaan dan pelacakan secara massal, bahkan ke orang-orang yang tidak menunjukkan gejala.[]

Top