Pemerintah Perlu Ambil Kebijakan Fiskal Agresif

Pemerintah Perlu Ambil Kebijakan Fiskal Agresif
Ilustrasi/Net

KATTA - Pemerintah disarankan untuk mengambil kebijakan fiskal yang agresif menghadapi pandemi Corona atau COVID-19. Pasalnya, wabah Corona membuat orang untuk tetap di rumah, bekerja dari rumah, mematikan produksi, dan melumpuhkan komponen penting dari rantai pasokan.

"Kebijakan fiskal yang agresif perlu diambil karena kebijakan moneter konvensional tidak mungkin cukup memitigasi penurunan ekonomi. Apalagi, ditambah dengan adanya friksi dalam pasar kredit dan suku bunga yang cenderung turun," kata dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Sekar Utami Setiastuti, Kamis (23/4/2020).

Ia mengatakan kebijakan fiskal yang agresif diperlukan terutama bagi pekerja, misalnya memberikan bantuan likuiditas atau kredit pajak kepada perusahaan yang terkena dampak.

Implementasi kebijakan fiskal yang agresif lainnya, tambah dia, misalnya dengan memberikan asuransi pada pengangguran sehingga diharapkan dapat mengurangi informalitas dalam perekonomian.

"Meski kebijakan pembatasan diterapkan untuk menekan tingkat infeksi COVID-19, upaya tersebut juga menimbulkan biaya yang besar. Namun, ini merupakan krisis kesehatan sehingga memang perlu dilakukan pembatasan," kata Sekar.

Sekar mengurai dua kebijakan pembatasan yang bisa dilakukan. Pertama, mengisolasi orang yang terinfeksi, melakukan tes secara massal sehingga infeksi bisa lebih diketahui sejak dini tanpa menyebabkan resesi. Kedua, membuka usaha atau bisnis yang dianggap penting untuk menekan penyebaran virus corona.

"Misalnya, usaha yang berhubungan dengan kebutuhan pokok, bank, penyelenggara sistem pembayaran, pom bensin, telekomunikasi, dan ekspedisi barang," demikian kata Sekar Utami Setiastuti.[]

Top