Missouri Gugat Ganti Rugi Triliunan ke Pemerintah China, Kapan Indonesia?

Missouri Gugat Ganti Rugi Triliunan ke Pemerintah China, Kapan Indonesia?
Ilustrasi/Net

KATTA - Gugatan hukum terhadap Pemerintah China mulai bermunculan. Gugatan dilayangkan Missouri yang menggugat secara perdata Pemerintah China atas kerugian ekonomi akibat Corona atau COVID-19.

Otoritas di Missouri mengatakan kurangnya transparansi Pemerintah China mengenai COVID-19 membuat perekonomian di negara bagian Amerika Serikat itu merugi. COVID-19, penyakit yang disebabkan virus corona jenis baru  (SARS-CoV-2) pertama kali mewabah di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.

Gugatan hukum dilayangkan ke pengadilan pemerintah federal oleh Jaksa Negara Bagian Missouri, Eric Schmitt. Di antara banyak gugatan yang diajukan, salah satunya menuntut Pemerintah China lalai mengendalikan penyebaran virus.

Dalam isi gugatan, negara bagian Missouri beserta penduduknya mengklaim mengalami kerugian ekonomi sampai puluhan miliar dolar AS. Penggugat meminta kompensasi atas kerugian tersebut.

"Pemerintah China berbohong ke masyarakat dunia mengenai bahaya dan sifat menular COVID-19,  membuat yang bersuara diam, dan tidak berbuat banyak untuk menghentikan penyebaran penyakit," kata Schmitt, seorang politisi Partai Republik AS seperti dilansir Reuters.

"Mereka harus diminta bertanggung jawab atas perbuatannya itu," tambah Schmitt.

Gugatan juga menuduh Pemerintah China memperparah situasi di tengah pandemi dengan "memborong" masker dan perlengkapan pelindung diri lainnya.

Tidak hanya Missouri, sejumlah pengusaha asal AS juga menggugat China ke pengadilan di AS. Sejumlah ahli hukum mengatakan upaya menggugat China atas penyebaran COVID-19 melalui pengadilan di AS kemungkinan gagal.

Salah satu doktrin hukum menyebut kedaulatan yang dimiliki negara asing membuat mereka tidak dapat digugat di pengadilan AS, kata Tom Ginsburg, seorang profesor Hukum Internasional di University of Chicago.

Ginsburg menjelaskan banyaknya gugatan yang dilayangkan ke China akhir-akhir ini merupakan strategi politik Partai Republik jelang pemilihan presiden pada November 2020.

"Kami mengamati banyak simpatisan politisi sayap kanan memindahkan fokus ke China demi menutupi kesalahan Pemerintah AS," terang Ginsburg.

Akankah Indonesia dan negara-negara yang ikut terdampak Corona juga menggugat pemerintah China? Kasus positifi Corona di Indonesia terus bertambah. Data yang dipaparkan pemerintah hingga 22 April 2020, jumlah kasus positif virus Corona di Tanah Air menembus 7.418 orang dengan 635 orang meninggal.

Akbat Corona, Presiden Joko Widodo misalnya harus menyiapkan anggaran penanganan wabah mencapai Rp 405,1 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, insentif perpajakan dan stimulus KUR, hingga program pemulihan ekonomi.

Dari mana uangnya? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, sumber pembiayaan untuk itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus.

"Karena pembiayaan jadi lebih penting, dalam Perppu diatur sumber pembiayaan diatur dalam berbagai sumber," tuturnya.

Dalam Perppu disebutkan pembiayaan akan menggunakan anggaran yang bersumber dari Sisa Anggaran Lebih (SAL), dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) dan dana dari pengurangan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN.

"Kita dalam financing defisit yang bertambah, ada banyak layer alternatif. Jadi nggak ujug-ujug Pak Perry (Gubernur BI) saya butuh Rp 400 triliun, tolong cetak duit, nggak gitu. Pertama ada SAL, itu masih ada Rp 160 t posisi terakhir. Masih ada dana-dana abadi yang selama ini dikumpulkan, ada dana-dana di BLU, dan yang berasal dari PMN yang mungkin tahun ini tidak memiliki prioritas tinggi," tuturnya.[]

Top