Terserah Maunya Prabowo

Terserah Maunya Prabowo
Ilustrasi/Net

MUNGKINKAH Partai Gerindra ganti ketua umum? Jawabannya terserah maunya Prabowo karena ketua umum Partai Gerindra dipilih dan ditetapkan oleh Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina Pertama.

Meski disebutkan bahwa kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam 5 tahun, namun kongres pertama yang diperintahkan Anggaran Dasar Partai Gerindra dilaksanakan tahun 2020 tidak memiliki kewenangan memilih ketua umum. Disebut kongres pertama karena memang Partai Gerindra belum pernah menyelenggarakan kongres sejak partai ini berdiri 6 Februari 2008.  

Pasal 32 ayat (2) huruf e Anggaran Dasar Partai Gerindra menyatakan kewenangan kongres adalah memilih dan menetapkan calon-calon ketua umum sebanyak 17 orang. Pada pasal sebelumnya, Pasal 19 ayat (2) huruf b, disebutkan bahwa ketua dewan pembina memiliki wewenang menetapkan ketua umum berdasarkan keputusan kongres atau kongres luar biasa yang memilih calon-calon ketua umum.

Tata cara pemilihan ketua umum diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 53 menyebutkan bahwa pemilihan 17 orang calon ketua umum dilaksanakan oleh peserta kongres yang memiliki hak suara yang selanjutnya diajukan kepada ketua dewan pembina. Ketua dewan pembina kemudian memilih dan menetapkan ketua umum.

Pasal itu juga menyebutkan calon-calon ketua umum yang dipilih kongres harus memiliki kualifikasi kader Manggala atau kader Utama. Adapun pemilik suara dalam kongres adalah Kader Manggala dan Kader Utama yang berada di Dewan Pembina, Dewan Penasihat Pusat, Dewan Pakar dan DPP, serta para Kader Utama di DPD dan organisasi sayap. Masing-masing satu suara per orang.

Kapan ketua umum dipilih dan ditetapkan? Baik Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra tidak mengatur kapan waktu pastinya. Tidak disebutkan apakah ketua umum dipilih dan ditetapkan oleh ketua dewan pembina pada saat kongres atau setelah kongres.

Yang pasti, selain memilih ketua umum, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra menyebutkan bahwa ketua dewan pembina memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak susunan personalia pengurus DPP yang disusun ketua umum terpilih, menetapkan ketua harian dan wakil ketua harian DPP, menunjuk pengurus harian dewan pembina, menetapkan ketua dewan penasehat pusat dan ketua dewan pakar, serta memberhentikan pengurus.

Mengapa ketua umum Gerindra periode 2020-2025 tergantung maunya Prabowo? Bukankah ketua dewan pembina bisa jadi bukan lagi Prabowo karena dipilih oleh kongres sebagaimana disebutkan Pasal 32 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Partai Gerindra?

Bab XX tentang Ketentuan Peralihan Pasal 74 memberikan jawaban. Pasal ini menyatakan, "Menyimpang dari Pasal 32 ayat (2) d, Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra periode berikutnya akan ditentukan setelah Ketua Dewan Pembina Pertama meletakkan jabatan atau berhalangan tetap."

Ketua Dewan Pembina Pertama yang dimaksud pasal ini adalah Prabowo. Prabowo sendiri mengemban jabatan ketua dewan pembina sejak ditetapkan Kongres Luar Biasa Pertama yang diselenggarakan di Jakarta, 14 Oktober 2008.

Nah, kecil kemungkinan Prabowo akan meletakkan jabatan Ketua Dewan Pembina Pertama sebelum kongres 2020 dilaksanakan. Melepaskan jabatan ini sama saja melucuti kewenangan-kewenangannya di Partai Gerindra. Termasuk kewenangan dalam menetapkan calon presiden dan atau wakil presiden, calon menteri, duta besar, serta jabatan di dalam lembaga pemerintahan dan jabatan publik lainnya.

Juga merekomendasi calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota yang diusung Partai Gerindra sebagaimana dirinci di dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang antara lain seperti dipajang di website resmi Partai Gerindra, partaigerindra.or.id.[]

Top