Diduga Korupsi, Suropati Berencana Laporkan Dirjen Listrik Kementrian ESDM ke KPK

Diduga Korupsi, Suropati Berencana Laporkan Dirjen Listrik Kementrian ESDM ke KPK
Ilustrasi Korupsi/net

KATTA - Solidaritas Untuk Pergerakan Aktivis Indonesia (SUROPATI) melaporkan Dirjen Listrik Kementrian ESDM, Rida Mulyana ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Rida dituding telah melakukan tindak pidana korupsi saat masih menjabat Dirjen EBTKE.

"Meminta KPK untuk memeriksa Dirjen EBTKE saat itu Bapak Rida Mulyana (saat ini menjabat sebagai Dirjen Listrik ESDM) sebagai pimpinan Direktorat dan Pengguna Anggaran (PA) saat itu," kata Koordinator Presidium Suropati se-Indonesia, Aditya Iskandar, melalui siaran pers, Kamis (16/1/2020).

Selain itu, ia pun meminta KPK memeriksa Direktur Bioenergi Direktorat EBTKE, Dadan Kusdiana sebagai Kuasa Pengguna anggaran saat itu.

"Meminta Menteri ESDM mencopot Rida Mulyana dari jabatan Dirjen Listrik Kementerian ESDM dan Dadang Kusdiana dari jabatan Kepala Balitbang ESDM karena diduga terlibat dalam kasus korupsi," kata dia.

Adit mengatakan, dari data yang mereka dapatkan ditemukan telah terjadi praktek dugaan korupsi yang terjadi di Direktorat EBTKE, kementerian ESDM. Dugaan korupsi ini bermula dari lelang pekerjaan tahun 2015 dengan kode lelang 4608169 yang berjudul "Pilot Project Pemanfaatan Sampah Kota Untuk BBM Sintesis". Jenis pekerjaan ini adalah pekerjaan konstruksi.

"Lelang ini sudah selesai dan dimenangkan oleh PT Dor Ma Uli dengan harga penawaran Rp 14.007.576.000. Lelang proyek ini juga sempat melalui tahapan tender ulang. Jika kita melihat berita maka PT Dor Ma Uli pernah tersangkut kasus korupsi di pengadaan 19 Unit Pakat road maintance truck di Dinas Bina Marga DKI yang menjerat Direktur Utamanya," kata dia.

Adit menjelaskan, jenis lelang di Dirjen EBTKE adalah pekerjaan konstruksi pemanfaatan sampah kota untuk BBM Sintesis, namun dari investigasi yang ia lakukan di lokasi, tidak ditemukan adanya pekerjaan proyek tersebut.

"Proyek tersebut terindikasi mangkrak cukup lama dari tahun 2015 hingga 2019 (4 tahun). Hal ini tentu merugikan keuangan Negara," kata dia.

Top