Miris, Subsidi Gas Melon Diotak-Atik, Jatah Parpol Ditambah, Duit Rakyat Dirampok

Miris, Subsidi Gas Melon Diotak-Atik, Jatah Parpol Ditambah, Duit Rakyat Dirampok
Ilustrasi/Net

KATTA - Pengurangan subsidi gas elpiji 3 kilogram disesalkan. Mirisnya, di saat bersamaan, subsidi untuk partai politik direncanakan naik.

"Negara sudah tidak adil. Bantuan bagi parpol direncanakan naik secara berkala dari 1000 rupiah menjadi 48 ribu per suara yang diraih. Artinya, terjadi penambahan subsidi 107% per tahun bagi parpol sementara subsidi untuk rakyat miskin dikurangi," kata Ketua Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Junisab Akbar melalui pesan elektronik, Kamis (16/1/2020).

Junisab mengatakan idealnya subsidi gas melon ditambah untuk mendorong aktivitas perekonomian rakyat, bukan malah dihilangkan. Hal itu sekaligus menjadi tanda bahwa di negara ini masih terdapat subsidi yang bisa dirasakan secara merata oleh rakyat kurang mampu.

Pengurangan subsidi dilakukan dengan dalih untuk meringankan keuangan negara. Anehnya, sebut Junisab, pada saat yang sama terjadi kebocoran uang negara namun tidak dihiraukan oleh pemerintah.

"Jika terkait uang rakyat, pemerintah terlihat sangat mudah untuk mengambil dan tidak peduli menjaga uang itu. Seperti mudahnya pemerintah mengambil utang baru," imbuh mantan anggota Komisi Hukum DPR RI itu.

Juniab menekankan pemerintah selalu punya cara mengurangi subsudi untuk rakyat yang miskin, bahkan caranya terkesan dipikirkan maksimal. Namun, tidak peduli bagaimana menjaga uang rakyat yang mereka himpun seperti oleh BPJS Kesehatan, Jiwasraya dan Asabri yang terbukti mengalami kebocoran.

"Masa rakyat harus menerima kehilangan subsidi, kehilangan uang dan rasa percaya untuk berinvestasi? Padahal rakyat wajib ikut membayar utang negara. Tanpa subsidi yang ditata kelola dengan baik dan adil maka negara akan memanen rasa ketidakadilan," tukas Junisab Akbar.[]

Top