Politisi PDIP Sudah Kabur ke Singapura KPK Baru Minta Surat Cegah, Kenapa?

Politisi PDIP Sudah Kabur ke Singapura KPK Baru Minta Surat Cegah, Kenapa?
Jubir KPK Ali Fikri/net

KATTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru mengirimkan surat permintaan larangan bepergian keluar negeri untuk tersangka politisi PDIP Harun Masiku ke Ditjen Imigrasi pada Senin (13/1/2020). Padahal tersangka kasus dugaan suap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu sudah kabur duluan ke Singapura.

Menurut pelaksana tugas (Plt) juru bicara (jubir) KPK, Ali Fikri, surat permintaan ini dimaksudkan untuk memonitor lalu lintas Harun di luar negeri. Jadi sambung Fikri, bukan cuma berfungsi sebagai sebuah surat larangan bepergian keluar negeri saja. 

"Pencegahan untuk memonitor keluar masuknya lalu lintas orang, dari kita dari dalam (negeri) untuk keluar (negeri)," kata Ali Fikri, di Kantor KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Ali mengatakan, surat itu baru dilayangkan KPK pada Senin (13/1/2020) kemarin.

Namun demikian jika ingin mengetahui jejak Harun di luar negeri, anehnya KPK hingga saat ini belum meminta Polri menetapkan Harun sebagai buronan dan memasukan namanya dalam daftar pencarian orang (DPO). 

Menanggapi hal tersebut, Ali mengatakan pihaknya akan memastikan terlebih dahulu keberadaan Harun. Ali menegaskan, KPK tidak ragu meminta bantuan Interpol untuk membekuk Harun jika berada di luar negeri.

"Untuk proses berikutnya kita melakukan upaya cegah lebih dahulu. Jika kemudian nanti ternyata tidak ditemukan lebih lanjut tentunya ada proses-proses. Seperti yang kami sampaikan kemarin kita akan membangun kerjasama internasional dengan Interpol dengan Kementerian Luar Negeri termasuk bagian dari DPO. Tentunya nanti untuk melakukan penangkapan dan membawa kembali ke Indonesia," kata dia.

Harun Masiku diketahui telah meninggalkan Indonesia menggunakan pesawat melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 6 Januari 2020. Dengan demikian, Harun telah berada di Negeri Singa dua hari sebelum KPK melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan tujuh orang lainnya pada Rabu (8/1/2020). 

Berdasarkan informasi dari Imigrasi hingga saat ini belum ada informasi lalu lintas Harun kembali ke Indonesia. []

Top