Dewas Segera Selesaikan Kode Etik Untuk Pimpinan dan Pegawai KPK

 Dewas Segera Selesaikan Kode Etik Untuk Pimpinan dan Pegawai KPK
Foto/net

KATTA - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harjono mengaku kini pihaknya segera menyelesaikan kode etik untuk pimpinan dan pegawai Lembaga Antikorupsi.

"Secepat mungkin (kode etik rampung)," kata Anggota Dewas KPK, Harjono di kantornya, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini mengatakan, kode etik ini menjadi penting sebagai sebuah koridor yang jelas dalam melaksanakan tugas dan kewenangan. 

Selain untuk Pimpinan dan Pegawai, pihaknya pun tengah menyusun kode etik untuk Dewas. 

"Kita nanti mempelajari kebutuhan kode etik yang baru itu siapa saja apakah kita-kita (Dewas) juga ada kode etiknya. Saya kira harus ada. Jadi itu nanti akan disusun," kata Harjono.

Lebih jauh Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) itu menguraikan, dalam menyusun kode etik ini, Dewas menerima menerima masukan dari berbagai pihak. 

Pada hari ini, misalnya, Dewas menerima delegasi Kantor PBB Urusan Obat-obatan dan Kejahatan atau yang dalam Bahasa Inggris disebut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang dipimpin Country Manager Indonesia and Liaison to ASEAN, Collie F. Brown. UNODC memberikan masukan-masukan mengenai kode etik lembaga antikorupsi di sejumlah negara.

"Dari UNODC tadi  memeberikan sumbangan informasi dengan memberikan contoh kode etik di negara lain," katanya.

Senada, Ketua Dewas, Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan dalam UU nomor 19/2019 tidak disebut mengenai kode etik bagi Dewas. Namun, lima anggota Dewas bersepakat organ baru ini juga harus memiliki kode etik.

"Jadi dalam UU KPK itu tidak disebut kode etik Dewas, tapi kami sepakat semua, Dewas juga harus punya kode etik. Yang membuat Dewas," katanya.

Selama kode etik ini belum rampung, pimpinan dan pegawai KPK terikat dengan aturan kode etik yang sudah tercantum dalam UU KPK maupun Peraturan Komisi. Dengan demikian, Dewas memastikan fungsi pengawasan kinerja KPK dapat tetap berjalan. Termasuk dalam memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada pegawai atau pimpinan KPK yang melanggar kode etik.

"Nanti kita ada prosesnya melakukan apa namanya mencari informasi tentang itu. Di sini (KP) ada namanaya PI (Pengawasan Internal) tentu melalui mereka kita peroleh informasi itu dan tentunya kita kaji. Selama belum ada kode etik itu tentu kode etik yang lama," Tumpak. []

Top