Politik Energi: Studi Kasus Blok Rapak

Politik Energi: Studi Kasus Blok Rapak
Jauchar Barlian saat presentasi disertasi di hadapan para penguji, salah satunya, ekonom senior Rizal Ramli di Kampus UI

PENGELOLAAN migas di Indonesia dapat dibagi dalam tiga tahapan; saat kebijakan nasionalisasi di era demokrasi terpimpin, pembentukan NOC (Pertamina) di era orde baru dan liberalisasi di era desentralisasi.

Liberalisme pengelolaan migas tidak terlepas dari kebijakan negara untuk mengundang investor sebagai operator blok migas. Tarik menarik kepentingan antara negara dan investor menjadi arena terjadinya power interplay yang melibatkan lembaga-lembaga internasional dan negara asal dari MNc.

Intervensi lembaga internasional seperti IMF dan USAID terlihat dari revisi Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001. Selain itu, intervensi negara asal dari perusahaan MNc seperti Amerika Serikat, Jepang, Italia, Prancis dan Inggris, menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan energi migas.  

Perubahan regulasi pengelolaan migas oleh negara berdampak pada peran Pertamina sebagai NOC dalam mengelola industri migas nasional. Kebijakan negara yang tidak memberikan spesialisasi bagi Pertamina dalam mengembangkan blok migas berdampak pada tata kelola Pertamina sebagai NOC.

Kompetisi antar Pertamina dan perusahaan MNc yang merupakan perusahaan multinasional dalam pengelolaan industri migas mengakibatkan Pertamina tidak dapat mengembangkan bisnisnya sebagaimana NOC negara-negara pemilik sumber daya Migas lainnya.

Kebijakan negara dalam mengelola industri Migas juga terlihat dari pengelolaan Blok Rapak sebagai bagian dari proyek Indonesia Deepwater Development (IDD). Penunjukan PT. Chevron Indonesia Company dan PT. Nusamba Kaltim Pratama sebagai operator blok terus menunjukkan dinamikanya sampai saat ini.

Sentralisasi pengelolaan migas di era orde baru berdampak pada berkembangnya oligarki pengelolaan migas di lingkungan elit pemerintah pusat. Peran negara dalam mengelola industri migas terus berkembang sebagaimana teori Poulantas tentang fungsi negara. Fungsi negara untuk menjaga stabilitas politik, menunjukkan munculnya kondensasi yang spesifik dari hubungan antara-klas dan fraksi. Kuatnya nilai tawar dari masing-masing pihak dalam mengelola sektor yang mereka miliki berdampak pada kemampuan negara untuk memaksakan kebijakan kepada pihak yang terlibat untuk secara penuh mengikuti keinginan negara.

Dalam konteks pengelolaan blok migas negara mengeluarkan kebijakan dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi. Kondisi ini berdampak pada kebijakan negara yang memberikan fasilitasi dan insentif kepada perusahaan internasional dalam melaksanakan investasi di sektor migas.

Selain itu berdampak juga pada kekuasaan negara untuk mengontrol operator pengelola blok migas untuk melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan tujuan negara. Kemampuan bargaining negara terhadap para operator pengelola blok migas tergerus oleh tuntutan investas migas yang memerlukan modal besar dan keahliaan khusus dengan tingkat resiko kegagalan investasi yang sangat besar.

Pergeseran paradigma pengelolaan migas pasca orde baru berlangsung seiring dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Pelibatan pemerintah daerah dalam bentuk Participating Interest (PI) 10% pemerintah daerah berdampak pada dinamika politik dalam penggunaan hak PI tersebut.

Pelimpahan kewenangan pengelolaan migas kepada daerah melalui BUMD dalam bentuk PI 10% Pemda ternyata belum mampu dijalankan oleh pemerintah daerah. Investasi sektor migas yang memerlukan modal besar dengan SDM trampil belum mampu dipenuhi oleh pemerintah daerah. Dampak dari ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memenuhi tuntutan industri migas dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola hak PI 10% yang dimiliki.

Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam melaksanakan hak PI 10% Pemda mengakibatkan hasil yang diperoleh pemerintah daerah dari industri migas semakin berkurang. Tujuan kebijakan PI 10% untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah ternyata sesuai dengan yang diharapkan. Pelibatan daerah dalam industri migas tanpa memperhitungkan kemempuan keuangan dan sumber daya manusia hanya akan berdampak pada nilai tawar daerah bagi operator dalam pengelolaan industri migas.

Keterlibatan pihak ketiga dalam mengelola hak PI 10% Pemda dalam pengelolaan blok migas berdampak pada interaksi segitiga antar-negara, pengusaha internasional dan pengusaha nasional (lokal). Kondisi tersebut menujukkan posisi strategis industri migas dalam penyelenggaraan negara.

Kuatnya peran operator dalam menentukan berbagai kebijakan pengelolaan blok migas berdampak pada posisi negara sebagai pemilik sumber daya migas. Negara tidak memiliki kemampuan untuk memaksakan kekuatan hegemoni kepada operator menjadi dasar bagi penulis dalam mengajukan konsepsi negara lemah.

Kedaulatan negara terdegradasi oleh kepentingan dan kekuataan operator dalam menjalankan kegiatan industri migas. Lemahnya negara juga disebabkan oleh liberalisasi pengelolaan sektor migas yang memberikan berbagai kemudahan dan insentif kepada investor pengelola migas dengan mengorbankan kedaulatan negara sebagai pemilik sumber daya migas.[]

Jauchar Barlian
Artikel di atas diambil dari bahan sidang promosi doktor penulis pada Program Studi Ilmu Politik di Universitas Indonesia.

Top