Kritik Untuk Mahfud MD

Kritik Untuk Mahfud MD
Foto/Net

PASCA Mahfud MD dilantik sebagai Menkopolhukam, publik bertanya-tanya apa gerangan yang akan dilakukannya. Dikira akan memuluskan penerbitan Perpu UU KPK ternyata batal. Seterusnya kritik mengalir deras, terakhir usulan Mahfud MD terkait hukuman mati dalam rancangan KUHP yang masih dibahas oleh DPR.

Banyak pengamat mulai menelisik sebab kenapa Mahfud MD tidak segarang ketika berada di luar pemerintahan. Terutama prihal statusnya sebagai pembantu presiden yang nota bene tidak akan leluasa seperti sebelumnya.

Tidak sedikit yang menduga ada pesanan lain ketika Mahfud MD sudah masuk dalam lingkaran kekuasaan. Jika dia tidak bersedia berdamai dengan keadaan, boleh jadi nasibnya di kabinet bakal terdongkel.

Cara berdamai inilah yang menjadikan banyak pengamat menyangsikan kemampuannya dalam merealisasikan apa yang selama ini dia perjuangkan ketika di luar pemerintahan. Ada tata etika terkait siapa dan apa yang mendasari sebuah keputusannya, yang jika merugikan publik boleh jadi akan terseret pada lautan kritik.

Terutama tentang harapan besar publik akan komitmennya dalam menegakkan nilai ideal penegakan hukum dalam perkara korupsi. Sedini mungkin sudah mengecewakan publik gara-gara Perpu yang diinginkan tidak jadi diterbitkan.

Menjadi pejabat negara ternyata sering menjamin seseorang untuk berbalik arah. Daripada besebrangan dengan sang majikan yang pada akhirnya dipecat, mendingan sedikit mengulur meski taruhannya mendapat hujan kritik dari publik.

Jika menelisik impiannya dalam menata hukum nasional, kita masih ingat ketika dia menelorkan usulan untuk menyelesaikan silang pendapat atas penafsiran hukum dengan supreme cort yang akhirnya menjadi Mahkamah Konstitusi.

Mahfud MD adalah ketua MK yang punya banyak prestasi sesuai dengan yang selama ini dia perjuangkan di ruang publk sejak menulis secara serius politik hukum di Indonesia tahun 1990han. Apa yang dia yakini secara ilmiah mampu diwujudkan dalam tata kelola negara dengan menjabat sebagai ketua MK.

Tapi kini dengan posisi Menkopolhukam, ternyata sudah banyak mengecewakan publik. Dia sulit terbaca sebagai agen pendukung pemberantasan korupsi saat ketidakmampuannya mendorong lahirnya Perpu UU KPK.

Impiannya tentang pemberantasan korupsi yang selama ini hadir di ruang publik membentur ruang hampa. Bahkan saat tertentu seringkali “kelilipan” karena apa yang dulunya terlihat jelas olehnya untuk diperbaiki, tapi akhirnya takluk pada keadaan karena kepentingan dalam lingkaran kekuasaan.

Sangat berbeda dengan Rizal Ramli yang dari luar lantang berteriak tentang efisiensi pengelolaan aset negara, sampai di pusaran kekuasaan tidak surut. Waktu itu, Rizal Ramli sampai mempertaruhkan reputasinya di kabinet hanya untuk menjaga konsistensinya dengan mengkritik gaya belanja Garuda yang tidak selaras dengan efisiensi dan prospek bisnis.

Akankah Mahfud bisa mengikuti jejak rajawali ngepret yang menyamakan diri di mana pun dia berada walau akhirnya bernasib keluar dari pusaran kekuasaan? Atau Mahfud akan mengambil jalan tidak berliku untuk menjamin dirinya tetap berada dalam kekuasaan?

Pengalaman menjadi penguasa selama ini, boleh jadi membuat Mahmud mengubah gaya bicaranya. Yang tadinya biasa lantang ternyata harus mengubah intonasi, yang tentu saja targetnya biar bisa berumur lama dalam kabinet.

Hujanan kritik yang datang pada dirinya tidak akan membuat Mahmud ingat pada kebiasaan awalnya ketika mengkritik pemerintah. Kebiasaan barunya sampai detik terasa berubah drastis dibandingkan ketika duduk bareng untuk mempertanyakan UU KPK yang banyak digugat oleh publik.

Mungkin saja dirinya sedang menerapkan berjuang dari dalam walau hujan kritik susah berhenti.  Dia akan setia berdalih bahwa mengubah keadaan dengan kekuasaan tidak semudah yang dibayangkan. Terlebih jika melibatkan kepentingan besar yang akan dirugikan jika dirinya besebrangan dengan arus dominan dalam kekuasaan.[]

Top