Putusan Menyakitkan

  Putusan Menyakitkan
Ilustrasi/Net

KITA semua dikejutkan dengan 9 putusan MA yang mengurangi hukuman terpidana korupsi. Peristiwa yang menyayat rasa keadilan publik di tengah efek korupsi di depan mata kita.

Humas MA menyampaikan bahwa semua hakim yang memutuskan sudah menjalankan proses sesuai peraturan yang berlaku. Bahkan dinyatakan bahwa para hakim tersebut sudah berpengalaman di pengadilan tipikor.

Putusan tersebut, disampaikan sudah sesuai dengan proses persidangan, setelah mempertimbangkan bukti yang ada. Hakim sendiri tidak bisa subyektif dengan tetap memegang hukum formil dan materil dalam melaksanakan tugasnya.

Kita semua tentu masih ingat peristiwa pensiunnya Hakim MA bernama Ardjito bakal menuai hal buruk. Pasalnya hakim yang satu ini terkenal tidak pernah memberi ampun atas upaya hukum lanjutan yang ditempuh terpidana korupsi.

Akhirnya memang terbukti tahun 2019, putusan 9 terpidana korupsi mendapat pengurangan. Lalu ke mana kita berharap untuk keadilan? Ada argumentasi dari anggota Komisi 3 Benny K. Harman yang mendesak diadakan rapat konsultasi DPR RI dengan MA agar direkomendasikan komisi yudisial menyelidiki hasil putusan hakim MA.

Pintu masuk menelisik hasil putusan menyakitkan publik, selama ini hanya disediakan lewat komisi yudisial. Tidak ada ruang dialog lain, karena sistem pengawasan lain ditengarai akan menimbulkan masalah baru.

Kita semua juga masih harus sabar jika komisi yudisial bakal menghasilkan rekomendasi tidak sesuai harapan. Selain rekomendasi tidak punya kekuatan memadai, juga jika ada pelanggaran pun harus menempuh jalur panjang menemukan keadilan.

Status pelanggaran itu juga tidak serta merta menggugurkan putusan hakim yang bersangkutan. Dibutuhkan cara lain yang boleh jadi masih akan mengecewakan publik.

Jalur lain yang kerap digunakan biasanya menggalang kekuatan sipil untuk mengawasi sistem peradilan yang berjalan saat ini. Karena indeks prestasi pemberantasan korupsi masih jauh dari yang diharapkan.

Kekuatan sipil yang selama ini bergerak juga masih harus menyelesaikan problem konsolidasi. Pasca demo penolakan UU KPK, konsolidasi kekuatan sipil masih harus berfikir ulang untuk mengoreksi langsung hasil putusan MA tersebut.

Pasca pelantikan komisioner KPK Desember 2019, semoga ada angin bagus untuk pemberantasan korupsi. Pasalnya jika pembuktian masih jalan seperti yang sudah terjadi, peluang terpidana korupsi lepas dari jeratan hukum akan tetap terbuka lebar.

Jerat hukum yang selama ini tersedia masih jauh dari harapan. Banyak yang akhirnya diputuskan tapi tidak membuat publik puas atas penanganan korupsi. Karena seringkali dapat digugat, baik lewat pra pradilan maupun proses persidangan pada umumnya.

Putusan MA memang menyakitkan, tapi tetap harus diterima dengan segala kekurangannya. Tinggal menunggu keputusan komisi yudisial yang diberikan amanah oleh konstitusi untuk menangani dugaan pelanggaran etik seorang hakim.

Jika nanti keputusan komisi yudisial tetap menyakitkan, bisa dikatakan penegakan hukum kita masih perlu perbaikan. Terutama cara pandang penegakan hukum yang terlampau menekankan aspek formal persidangan tapi mengorbankan rasa keadilan publik.

Boleh jadi lahir rekomendasi sistem persidangan dengan sistem juri seperti halnya ada di negara lain di dunia. Karena sistem yang ada sekarang tidak mampu menyentuh rasa keadilan hukum dalam masyarakat.

Penegakan hukum menekankan cara pandang normatif (law in book) yang berarti tidak bisa menyerap hukum yang dirasakan langsung oleh publik. Hukum yang hidup dalam masyarakat menghendaki pelaku korupsi dihukum seberat mungkin.

Hukuman mati pun bisa sangat mungkin dilakukan jika pendekatan formal persidangan sekarang tidak membuat pelaku jera. Boleh jadi hukuman mati menjadi solusi di tengah lembeknya penegakan hukum bagi pelaku korupsi.

Solusi ini bisa jadi yang terakhir, meski kemudian tidak membuat jera pelaku koruptor. Minimal dengan meniadakan aktor korupsi, mata rantai korupsi akan terurai secara bertahap yang pada gilirannya negeri bebas korupsi akan terjadi di masa mendatang.[]

Top