Rancangan Perpres Komisi Nasional Disabilitas Tak Transparan dan Partisipatif

Rancangan Perpres Komisi Nasional Disabilitas Tak Transparan dan Partisipatif
Ilustrasi/Net

KATTA - Masyarakat penyandang disabilitas yang diwakili Koalisi Nasional Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas meminta pemerintah lebih transparan dan bersikap partisipatif dalam menggandeng masyarakat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional Disabilitas.

Koalisi Nasional Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas yang merupakan gabungan dari organisasi disabilitas menolak Rancangan Perpres Komisi Nasional Disabilitas karena dinilai tidak transparan dan tidak partisipatif.

Mereka menyatakan pembahasan rancangan perpres tidak transparan karena Kementerian PAN-RB tidak menyebarluaskan draft perpres tersebut secara resmi.

Disebutkan dalam surat elektronik yang diterima (Jumat, 6/12/2019) bahwa Pasal 180 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa instansi pemrakarsa pembentuk Perpres wajib menyebarluaskan Rancangan Perpres kepada publik.

Koalisi Organisasi Disabilitas merupakan gabungan dari Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Persatuan Tunanetra Indonesia, Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, serta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Pokja tidak menyepakati Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang melekat secara administratif kepada Kementerian Sosial. Pokja tidak sepakat dengan konsep tersebut berdasarkan dua alasan, yaitu UU Penyandang Disabilitas telah mengubah paradigma terhadap isu disabilitas menjadi pendekatan hak asasi manusia dibandingkan pendekatan rehabilitas sosial saja.

Selain perubahan perspektif terhadap disabilitas, Pokja menyebut tugas dan fungsi Kementerian Sosial dalam Perpres 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial adalah mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin dan tidak secara khusus menyebut disabilitas.

Pokja juga menolak jabatan Kepala Sekretaris KND hanya setingkat eselon III yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Hal itu dikarenakan jabatan pimpinan KND dikhawatirkan tidak memiliki kewenangan yang penuh sehingga tidak memiliki kuasa dalam menentukan program dan anggaran lembaga KND secara mandiri.

Hal lainnya yang dikritik dalam pengisian anggota KND yaitu penyandang disabilitas ditempatkan hanya sebagai representasi dari ragam disabilitasnya saja, tetapi tidak dapat menjadi representasi dari profesi atau status sosialnya. [Sam/Antara]

Top