2020 Tanpa Mahar

2020 Tanpa Mahar
Ilustrasi/Net

TANPA mahar dalam suksesi pilkada serentak 2020 menarik dicermati. Selama ini, mahar poltik menjadi momok dalam hajatan pilkada. Cacat moral yang bisa menjerumuskan pesta demokrasi pada kubangan titik nadir mengenaskan.

Platform politik daerah yang bersyaratkan mahar ditengarai menempatkan seorang calon pada posisi berisiko. Modal politik besar meniscayakan mekanisme pengembalian, jika satu saat nanti memegang kekuasaan. Dan targetnya adalah sebanyak mungkin mengambil untung dari realisasi pebangunnan.

Cara paling telanjang adalah dengan menempatkan operator proyek yang sudah diracang sedemikian rupa. Bisa menarik keuntungan pasca realisasi anggaran atau ada yang mengambil uang di muka jika memungkinkan bagi pemegang proyek.

Banyak bukti di persidangan modus korupsi dana daerah terjadi ketika satu proyek merupakan bagian tidak terpisahkan dari rezim penguasa. Mata rantai pemburu rente tersebut sudah melembaga rapih, karena kebutuhan di tengah pengembalian modal politik yang ada.

Banya studi menunjukkan kehadiran pemburu rente salah satu penopangnya adalah kekuatan politik. Kekuasaan menjadi kekuatan pertama dari seorang penguasa untuk merawat, sekaligus meraih kembali jika ada kompetitor di kontestasi berikutnya.

Kehadiran rezimentasi dalam politik daerah tersebut perlahan tapi pasti mendapaktan ujian berat ketika tokoh sentralnya menjadi pesakitan. Tapi uniknya, bahkan ada yang menjadi pesakitan sampai pada keturunannya.

Entah dari mana cara untuk memperbaiki kebiasan mahar politik tersebut agar hilang dalam politik pilkada. Hukuman yang telah menimpa pada penguasa daerah belum juga membuat mata rantai tersebut terputus.

Dalam beberapa kasus, ada mata rantai terurai tapi dalam momentum berikutnya membentuk mata rantai baru. Bisa berdiri sendiri dan atau sementara waktu gabung dengan sel lainnya tapi pada periode berikutnya menjadi yang dominan.

Kita semua tetap beharap mata rantai pemburu rente itu hilang di bumi nusantara, karena yang menjadi korbannya adalah pembangunan. Rakyat sendiri banyak yang belum menyadari hulu dari pemburu rente adalah hajatan pilkada.

Penguasa daerah juga punya daya pikat ketika rekayasa politiknya sarat modal. Para pemilih yang bersifat pragmatis itu sangat mudah digiring ketika mekanisme vote buying hadir di depan mata.

Separuh lebih pemilih dalam pilkada adalah yang selalu bisa dinyamankan dengan imbalan materi ketika diajak mendukung satu calon. Mereka belum bisa menyadarai bahaya menyambut uluran rupiah untuk menggugurkan nurani di bilik suara.

Memang sangat sulit menghilangkan kebiasaan yang sudah ada puluhan tahun ini, kita semua berharap ada celah perbaikan. Minimal memperketat mekanisme rekrutmen calon oleh partai politik, itu yang pertama.

Kedua dengan menjadikan pilkada sebagai hajatan yang bersih dari politik uang, yang jika memungkinkan menjadikan calon bertaburkan uang tidak dipilih nantinya. Harus mengedepankan apa yang dikerjakan kelak, bukan apa yang diberikan ketika kampanye digelar.

Ketiga selalu mengingatkan bahaya dari mahar politik yang selama ini ada dalam tubuh partai politik. Pintu awal pencalonan tersebut menjadi sangat mungkin untuk dihilangkan jika para petinggi parpol merelakan politik pilkda tanpa mahar.

Semoga saja fakta yang sudah terungkap di ruang publik terkait mahar politik yang telah menyebabkan lahirnya berburu rente bisa meningatkan kita semua untuk pentingnya pilkada bersih dan berkualitas.

Harapan itu memang seperti mimpi di siang bolong, tapi tidak mustahil untuk dicapai. Jangan bosan mengingatkan bahwa politik pilkada tanpa mahar masih butuh proses dari semua pihak yang terlibat dari pilkada 2020.[]

Top