KPK Tuntut Eks Ketua dan Anggota DPRD Lampteng 5 Tahun Penjara

KPK Tuntut Eks Ketua dan Anggota DPRD Lampteng 5 Tahun Penjara
Gedung Tipikor Jakarta/net

KATTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan tuntutan 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap mantan Ketua DPRD Lampung Tengah, Achmad Junaidi Sunardi.

Selain Junaidi, tiga mantan anggota DPRD Lampung Tengah yakni, Zugiri, Bunyana dan Zainuddin juga dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. 

Empat orang terdakwa itu dinilai telah terbukti menerima suap sebesar Rp9,695 miliar dari Bupati Lampung Tengah Mustafa.

"Menyatakan terdakwa I Achmad Junaidi, terdakwa II Raden Zugiri, terdakwa III Zainuddin, terdakwa IV Bunyana terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I-IV berupa pidana penjara masing-masing selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan," kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK, Ali Fikri, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Selain itu, Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun penjara usai menjalani pidana pokok.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa I-IV berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik masing-masing selama 5 tahun sejak para terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," tambah jaksa Ali.

Jaksa meyakini empat legislator Lampung Tengah itu terbukti menerima suap dari mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Junaidi disebut menerima suap sebesar Rp 1,255 miliar. Zugiri disebut menerima suap sebesar Rp 1,665 miliar, Bunyana sebesar Rp 2,082 miliar, dan Zainuddin sebesar Rp 1,58 miliar.

Dikatakan jaksa, suap diberikan Mustafa agar DPRD Kabupaten Lampung Tengah memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 300 miliar pada tahun anggaran 2018. Suap juga diberikan agar DPRD Lamteng mengesahkan APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018. 

Perbuatan para terdakwa itu dianggap melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. 

"Menuntut, menyatakan majelis hakim menyatakan terdakwa telah secara dah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ," kata jaksa KPK Ali Fikri.

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, perbuatan para terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Perbuatan merke juga dinilai mencederai dalam birokrasi pemerintahan. 

 "Hal yang meringankan, terdakwa sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta masih mempunyai tanggungan keluarga," kata jaksa. []

Top