Enggak Jaminan Pernah Tugas di KPK, Warih Sadono Layak Dipecat

Dua Jaksa dari Kejati DKI Jakarta Kembali Ditangkap

Enggak Jaminan Pernah Tugas di KPK, Warih Sadono Layak Dipecat
Warih Sardono/Net

KATTA - Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kajati DKI) Warih Sadono layak dipecat. Hal itu dikarenakan pria yang pada tahun 2012 menjadi Deputi Bidang Penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini membiarkan kejaksaan di bawah kepemimpinannya dipenuhi para jaksa korup dan kotor.

Termasuk, yang terbaru, dua jaksanya ditangkap karena melakukan aksi pemerasan Rp 1 miliar, yang diduga dilakukan kepada pelapor masalah di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Koordinator Jaksa Watch Indonesia (JWI) Haris Budiman mengatakan, tidak ada jaminan bagi seseorang yang pernah bertugas di KPK akan juga bertindak anti korup ketika memimpin di luar KPK.

Padahal, menurut Haris Budiman, di kejaksaan ada tugas dan fungsi Pengawasan Melekat (Waskat). Seharusnya, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kajati DKI) Warih Sadono juga efektif melakukan waskat itu.

Faktanya, sejak Warih Sadono menjadi Kajati DKI Jakarta, paling tidak telah dua kali terjadi penangkapan terhadap jaksanya, karena dugaan suap dan pemerasan.

Sebelumnya, pada Jumat 28 Juni 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada dua jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jaksa tersebut berinisial YSP dan Y.

Keduanya kena OTT KPK lantaran suap. Selain kedua jaksa itu, saat itu KPK juga mengamankan dua pengacara dan satu pihak berperkara.

Sebagai jebolan KPK, ditegaskan Haris Budiman, seharusnya Warih Sadono menunjukkan sikap dan tegas membersihkan institusinya, termasuk menindak tegas anak buahnya yang korup di internal.

“Sebaiknya segera ditindaktegas, dipecat sajalah. Ternyata sekelas jebolan KPK yang memimpin Kejaksan Tinggi pun tak bisa menindak perilaku jaksanya agar tidak korup. Rupanya tidak menjadi jaminan ya, pernah di KPK lantas bisa membersihkan Kejaksaan,” ungkapnya Haris Budiman, di Jakarta, Rabu (04/12/2019).

Hari Budiman mengungkapkan, perilaku korup dan penyelewengan hukum banyak dilakukan oknum-oknum aparatur hukum itu sendiri. Seperti di kejaksaan, sering ditemui jaksanya yang berwatak korup.

“Seperti terungkapnya dua orang oknum jaksa yang memeras saksi pelapor di Kejaksaan Tinggi DKI, itu bukan hal baru. Selama ini praktik seperti itu sering mereka lakukan. Sangat aneh, masa warga melaporkan persoalan hukum, namun pelapor pula yang dimintai uang dan diperas? Itu sangat nista. Aparatur penegak hukum seperti itu pasti korup dan busuk,” beber Haris.

Jebolan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini menegaskan, pembersihan internal kejaksaan adalah salah satu indikator penting penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

“Dan bukan hanya di kejaksaan, di institusi lain, seperti di Kepolisian, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan sejumlah institusi penegak hukum lainnya, hal yang sama terjadi. Jadi, jika hukum dan keadilan hendak ditegakkan, maka bersihkan dulu apraturnya,” tandas Haris.

Lanjut Haris, setiap pegawai atau oknum aparatur penegak hukum, atau orang-orang yang bekerja di institusi hukum di Indonesia, seperti di Kejaksaan, Kepolisian, Hakim, Kementerian Hukum dan HAM, hampir semuanya memiliki harta benda berlimpah.

Sejak bekerja di institusi seperti itu, dikatakan Haris, mereka berkesempatan melakukan praktik penyelewengan hukum, dan memperoleh uang dan aset yang besar dari praktik korup seperti itu.

“Ada gak jaksa yang kesulitan makan ? Ada polisi yang hidupnya susah secara materi? Hakim? Pegawai Kemenkumham? Hampir tidak ada. Hampir semua mereka itu kaya-kaya. Uang banyak, aset banyak. Sangat jauh drasti dengan masyarakay pencari keadilan. Semakin susah, semakin miskin dan penuh penderitaan,” ungkapnya.

Karena itu pula, menurut dia, orang banyak berbondong-bondong melamar hendak menjadi Jaksa, polisim hakim atau pegawai di Kemenkumham.

“Nyogok pun berani. Nyogok gede. Yang penting jadi Jaksa atau jadi Polisi. Ini sudah indikasi, nantinya mereka diterima, rantai korupsi akan terus terjadi,” ujarnya.

Untunglah saat ini, lanjutnya, Jaksa Agung dijabat Sanitiar Burhanuddin. Haris menilai, ST Burhanuddin menciptakan harapan baru pada penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Sehingga, penderitaan para pencari keadilan, yang mayoritas adalah masyarakat menengah bawah, masih memiliki harapan mendapatkan penegakan hukum dan keadilan ke depan.

“Semoga Jaksa Agung ST Burhanuddin mampu dan terus berani, jangan ciut nyali untuk membersihkan institusinya dari kotoran-kotoran yang merusak penegakan hukum. Memang tidak mudah, pasti ada saja perlawanan dan upaya nyerang balik. Tapi yakinlah, untuk yang seperti itu TUHAN dan rakyat akan mendukungnya,” pungkas Haris Budiman. []

 

 

 

Top