Tb Hasanuddin Dorong KIP Buat Indeks Keterbukaan Informasi

Tb Hasanuddin Dorong KIP Buat Indeks Keterbukaan Informasi
Anggota Komisi I DPR-RI, Tubagus Hasanuddin

KATTA - Anggota Komisi I DPR-RI, Tubagus Hasanuddin mendorong Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk  mengeluarkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kementererian atau Lembaga Negara. Hal ini penting sebagai salah satu wujud dalam menjalankan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 

“Tujuan UU KIP itu kan transaparansi dan pertanggungjawab setiap lembaga publik kepada masyarakat. Ini penting KIP membuat Indexs agar masyarakat bisa menilai dan  stakeholder bisa mengevaluasi,” kata Tb Hasanuddin saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Informasi Pusat (KIP) di Ruang Rapat Komisi I DPR-RI, Rabu (4/11/2019). 

Mantan Sekretaris Militer itu menyebut KIP bisa mengambil peran tersebut sehingga kiprah dan kinerja KIP juga bisa ada ukurannya. Sejauh ini, Tb Hasanuddin menilai KIP belum menunjukkan agresifitasnya agar lembaga negara terbuka kepada publik. 

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu program legislasi nasional Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak masa bakti 1999-2004. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dibahas sejak tahun 1999, setelah melewati proses selama sembilan tahun, karena tuntutan akan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, tranparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan public. UU KIP disahkan DPR pada tanggal 3 April 2008, dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008.  

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi.

Sementara itu Ketua KIP Gede Narayana mengamini pernyataan TB Hasanuddin dan pihaknya mencoba melakukan forum discussion group (FGD) dengan stakeholder membahas usulan TB. Hasanuddin. “Saya sepakat.  sehingga nanti mungkin  seperti rilis indexs demokrasi ada ukuran soal tranrparansi informasi publik ini,“ jelas Gede di Forum Sidang yang dipimpin oleh Bambang  Kristiono.

 

Top