Korupsi Rp300 Miliar BIM-BTN, Sejak Awal Memang Bermasalah

Korupsi Rp300 Miliar BIM-BTN, Sejak Awal Memang Bermasalah
Ilustrasi/Net

KATTA - Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu membeberkan hasil investigasi terkait pemberian kredit Rp 300 miliar oleh Bank Tabungan Negara (BTN) kepada PT Batam Island Marina (BIM) yang disimpulkan Kejaksaan Agung kuat beraroma korupsi.

Berdasar investigasi FSP BUMN Bersatu, korupsi BIM diawali dengan penyaluran kredit dari BTN KC. Rasuna Said Jakarta Selatan.

"Penyaluran kredit sejak awal memang tidak lazim karena proyek yang dibiayai berlokasi di Batam tapi kantor cabang yang membiayai berlokasi di Jakarta," kata Ketua FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono, melalui pesan elektronik kepada KATTA.

Kredit BIM pada awalnya hanya sebesar Rp 100 miliar. Namun kemudian, seperti disampaikan Jampidsus Kejaksaan Agung Adi Togarisman, dana tersebut ludes dalam sehari untuk digunakan membayar hutang kepada pemegang saham.

"Pencairan kredit Rp 100 miliar untuk pembayaran hutang kepada pemegang saham secara tegas dilarang dalam perjanjian kredit maupun akta subordinasi yang ditandatangani oleh debitur. Jelas bahwa ada larangan pelunasan hutang kepada pemegang saham sebelum kredit dinyatakan lunas," imbuhnya.

Baca: Kejagung, Segera Tetapkan Tersangka Korupsi di BTN

Perbuatan melawan hukum dalam pencairan kredit BIM, tambahnya, terjadi atas perintah dan keputusan rapat dari Direksi BTN. Belum setahun dari akad kredit yang pertama, BIM kemudian mengajukan kembali kredit sebesar Rp 200 miliar.

Arief Poyuono mengatakan berdasarkan data yang dipegangnya, jaminan pokok kredit BIM berupa tagihan kepada konsumen hingga saat ini belum pernah dilakukan verifikasi. Sedangkan untuk jaminan tambahan dalam status sengketa.

Kurang dari tempo satu tahun, tutur Arief, kredit BIM telah menjadi kredit bermasalah dan pada saat itu BTN sibuk melakukan rekayasa kolektibilitas dari cara yang paling tradisional, yakni dengan meminta kepada developer lain untuk membayar angsuran kredit dari BIM. BIM tercacat melakukan rekayasa restrukturisasi kredit dengan cara melakukan pembayaran angsuran dengan dana yang berasal dari pihak lain.

Pembayaran angsuran, katanya, dilakukan BIM dengan cara merekayasa pemberian kredit kepada kelompok BIM sendiri. Kredit tersebut menggunakan jaminan kredit yang sama dengan jaminan kredit dari PT. BIM, yakni sertifikat tanah adat yang berlokasi di Buleleng Bali atas nama PT.Pinang Propertindo.

Ia mengungkap kredit kelompok BIM yang diberikan BTN dengan menggunakan jaminan yang sama sebesar Rp 50 miliar.

Segala cara ditempuh pejabat-pejabat eksekutif BTN untuk memanipulasi performance BIM, namun tetap saja mengalami kegagalan. Setelah upaya restrukturisasi BIM gagal, pada akhir Desember 2018 pejabat eksekutif BTN kembali melakukan rekayasa laporan keuangan (window dressing) dengan cara memberikan kredit kepada PPA dan hasil kreditnya dipergunakan untuk membeli piutang BTN terhadap BIM.

"Keterlibatan PPA dalam praktek rekayasa cessie PT. BIM adalah bagian dari semangat BUMN in Corporated yang saat itu digaungkan Rini Sumarno sebagai Menteri BUMN. Sebelum pelaksanaan cessie, Bank BTN mengucurkan kredit line kepada PPA senilai Rp 1 triliun dimana hasil kreditnya dipergunakan untuk membeli piutang PT. BIM dimana hal ini merupakan upaya rekayasa untuk menghilangkan jejak busuk dari pemberian PT. BIM yang tidak sesuai prosedur," terang Arief Poyuono.

Karena penbelian piutang BTN kepada BIM dilakukan dengan cara rekayasa, tambahnya, pelaksanaan pembelian piutang BIM oleh PPA tidak dilakukan pemeriksaan pendahuluan, seperti melalui proses legal due dilligence.

Padahal, aset jaminan milik BIM dalam kondisi beresiko tinggi karena sampai dengan pelaksanaan cessie jaminan pokoknya tidak pernah diverifikasi sehingga cenderung fiktif. Adapun jaminan lokasi di Batam Island dan Buleleng Bali dalam kondisi sengketa serta saat cessie dilakukan BIM dinyatakan dalam kondisi pailit.

"Dengan kondisi jaminan yang sangat tidak potensial maka praktek cessie PT. BIM oleh PPA sudah memenuhi perbuatan melawan hukum dan merupakan tindak pidana korupsi, memperkaya korporasi lain atau sengaja menyembunyikan informasi material atas jaminan cessie," masih kata Arief Poyuono.

Situasi berubah pada Maret 2019. Direksi PPA seakan sadar bahwa keputusan melakukan praktek kongkalikong dengan BTN untuk menutupi borok pemberian kredit kepada BIM melalui mekanisme cessie sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat diancam tindak pidana korupsi. Saat itu PPA buru-buru melunasi kreditnya di BTN yang baru berjalan 4 bulan.

Pelunasan hutang PPA di BTN dijadikan pembelaan Corporate Secretary Bank BTN bahwa dengan lunasnya hutang PPA seolah-olah tidak ada korupsi di BTN dalam pemberian kredit dan cessie BIM. Namun menurut Arief Poyono, pernyataan Corporate Secretary BTN sangat berbahaya karena tidak memahami substansi UU Tipikor dan tidak berpihak terhadap komitmen negara dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Dengan pernyataan itu justru BTN menunjukkan diri sebagai perusahaan terbuka tapi ternyata sangat toleran terhadap praktek-praktek yang tidak governance dan cenderung melindungi pejabatnya yang melakukan korupsi," jelas Arief.

Pembelaan membabi buta dari bawahan terhadap atasan, dalam hematnya, menjadi problem besar bagi upaya Menteri BUMN memberantas korupsi di BUMN. Bawahan sudah tahu atasan salah dan jahat kepada negara tetapi mendiamkan seolah-olah tidak tahu dan malah memilih bersikap membela.

"Kondisi ini menunjukkan fakta bahwa budaya ABS di BTN sebagai salah satu hambatan terbesar dalam rangka pemberantasan korupsi," tegasnya.

Terakhir, Arief mengamini kesimpulan Jampidsus bahwa dalam kasus BIM telah terjadi praktek korupsi yang dilakukan secara vulgar.

"Hebatnya, dalam kurun waktu yang sangat lama tindak pidana korupsi tersebut tidak mampu dibongkar oleh audit internal BTN maupun Divisi Kepatuhan BTN," demikian kata Arief Poyuono.[]

Top