Tak Taat Hukum, Komisaris PTPN VI Mangkir Pemeriksaan KPK di Kasus Suap

Tak Taat Hukum, Komisaris PTPN VI Mangkir Pemeriksaan KPK di Kasus Suap
Foto/net

KATTA - Komisaris PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VI Muhammad Syarkawi Rauf memilih tidak taat hukum saat menerima panggilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) itu, lebih memilih mangkir dari pemeriksaan kasus dugaan suap terkait distribusi gula di PTPN III.

"Syarkawi Rauf saksi IKL (I Kadek Laksana) terkait tindak pidana korupsi suap terkait distribusi gula di PTPN III tidak diperoleh informasi atas ketidakhadiran saksi," ucap Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati Iskak, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Selain Syarkawi, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) X, H Mubin dan Sunardi Edi Sukamto selaku Ketua APTRI XI. 

Sama seperti Syarkawi, H Mubin juga mangkir dari panggilan pemeriksaan. Sementara Sunardi Edi Sukamto selaku Ketua APTRI XI hadir dalam pemeriksaan. 

Dalam surat dakwaan terdakwa pengusaha pemilik PT Fajar Mulia Trasindo Pieko Njoto Setiadi, Syarkawi disebut terima uang suap senilai Rp 1,96 miliar dari Pieko.

Suap itu diberikan terkait kajian Long Term Contact (TLC) atau kontrak jangka panjang pembelian gula kristal putih. Uang itu itu sebagai imbalan karena Pieko meminta pembuatan kajian pada Syarkawi guna menghindari kesan adanya praktik monopoli perdagangan melalui sistem long term contract oleh perusahaan Pieko.

Uang diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama, Syarkawi menerima uang pada 2 Agustus 2019 di Hotel Santika Jakarta Selatan sebesar SGD 50 ribu atau setara Rp 516,5 juta. Kedua, pada 29 Agustus 2019 sebesar SGD 140.300 atau setara Rp 1,45 miliar. 

Uang itu diserahkan melalui I Kadek Kertha Laksana di ruangan kerja Kadek Kertha di PTPN III lantai 15 Gedung Agro Plaza Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2 No.1 Setiabudi Kuningan Jakarta Selatan.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Dolly Pulungan, Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana dan pengusaha gula yang juga bos PT Fajar Mulia Transindo Pieko Nyotosetiadi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait distribusi gula di PTPN III tahun 2019. Dolly melalui Kadek Kertha Laksana diduga menerima suap sebesar SGD 345 ribu dari Pieko. Suap ini diberikan terkait distribusi gula di PTPN III.

Pieko merupakan pemilik dari PT Fajar Mulia Transindo dan perusahaan lain yang bergerak di bidang distribusi gula. Pada awal tahun 2019 perusahaan Pieko ditunjuk menjadi pihak swasta dalam skema long term contract dengan PTPN III (Persero).

Dalam kontrak ini, pihak swasta mendapat kuota untuk mengimpor gula secara rutin setiap bulan selama kontrak berjalan. Di PTPN III terdapat aturan internal mengenai harga gula bulanan yang disepakati oleh tiga komponen yaitu PTPN III, Pengusaha Gula, dan ASB selaku Ketua Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI). Dalam sebuah pertemuan, Dolly meminta uang pada Pieko terkait persoalan pribadinya untuk menyelesaikannya melalui ASB.

Dolly kemudian meminta Kadek Kertha Laksana untuk menemui Pieko untuk menindaklanjuti permintaan uang sebelumnya. Dalam pertemuan itu, Pieko memerintahkan orang kepercayaannya bernama Ramlin untuk mengambil uang di money changer dan menyerahkannya kepada Corry Luca, pegawai PT KPBN anak usaha PTPN III di Kantor PTPN, Jakarta, pada Senin (2/9). Selanjutnya Corry mengantarkan uang sebesar SGD 345 ribu atau setara Rp 3,5 miliar kepada Kadek Kertha Laksana di Kantor KPBN. []

Top