BPK Wajib Telisik Proyek PLTGU Jawa-1

Marubeni Patut Diduga Koruptif

BPK Wajib Telisik Proyek PLTGU Jawa-1
Dokumen PPI-Marubeni

KATTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai auditor negara, diminta mencermati proyek pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Jawa-1 yang ditengarai koruptif.

Aroma korupsi tercium menyengat setelah Ginanjar Sofyan dicopot secara mendadak dari jabatan sebagai Direktur Utama PT Pertamina Power Indonesia (PPI) di tengah pengerjaan proyek 1,8 miliar dolar AS itu berlangsung.

"Kami harus sebut tindakan dadakan itu aneh. Mestinya Ginanjar diapresiasi, bukan malah dicopot," kata Junisab Akbar, Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) kepada wartawan, Minggu (1/12/2019).

Proyek PLTGU Jawa-1 dikerjakan kongsi PPI dengan perusahaan asal Jepang, Marubeni. Pencopotan Ginanjar ditengarai terkait ketidakberesan pihak Marubeni. Di lain pihak, Ginanjar mampu membawa nilai plus bagi negara.

"Di awal proyek bisa menghasilkan pendapatan dari Fee Development PLTU Jawa 1 sebesar 3,125% setara 55 juta dolar AS yang kemudian masuk ke kas PPI 23 juta dolar dan 32 juta ke kas Pertamina. Tapi apresiasi terhadap Dirut PPI adalah pencopotan," tambah Junisab.

Ada banyak catatan hitam Marubeni saat menjadi rekanan di beberapa BUMN. Dalam peroyek PLTGU Jawa-1, Junisab melihat potensi kecurangan bermotif korupsi terjadi dalam pengadaan 119 titik lahan tapak tower (TW) dan pemberian kompensasi right of way (ROW) yang harus merogoh kocek 26 juta dolar AS.

"Validasi atas harga lahan permeter persegi dan biaya pembangunan lintasan Karawang-Bekasi-Jakarta untuk jaringan transmisi 500kV sangat mudah untuk ditelisik BPK dengan membandingkan serapan yang dilakukan oleh PLN. Apalagi standar penetapan atas harga tanah dan besaran biaya kompensasi bisa dengan mudah didapat dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)," terang Junisab.

Terlebih sebelumnya, kata mantan anggota Komisi III DPR ini, sudah ada surat No. 116/PPI10000/2019-S0 tertanggal 13 September 2019 dari Dirut PPI yang ditujukan kepada Chief Audit Executive Pertamina terkait tambahan data dan informasi permohonan pelaksanaan investigasi proyek PLTGU Jawa-1. Selain itu, ada panduan harga beli tertinggi tanah yang diperuntunkkan bagi pembangkit harus Rp 900 ribu per meter persegi.

"Ini tentu semakin memudahkan BPK untuk mentriger aparat hukum agar segera menyelidiki praktik korupsi yang terjadi. Kami yakin BPK memiliki kemampuan yang lebih jika hanya untuk mengungkapnya melalui audit. Kasus ini sangat telak untuk mudah diaudit," desak Junisab.

Dalam hematnya, aksi korporasi PPI sudah tepat karena menggunakan anggaran sekecil mungkin. Namun dalam praktiknya, penyerapan anggaran patut diduga disimpangkan oleh pihak Marubeni.

"Kami juga sarankan agar secara moral pemerintah Jepang melalui Kedutaan Besarnya untuk ikut berkontribusi membenahi sengkarut proyek yang berpotensi sangat kuat menjadi objek pemeriksaan aparat hukum ini. Kedubes Jepang harus malu jika masalah ini terungkap, sementara mereka terlambat mengetahuinya," demikian kata Junisab.[]

Top