Menjadikan KPK Mandul

Menjadikan KPK Mandul
Ilustrasi/Net

HARAPAN publik atas Perpu UU KPK membentur ruang hampa. Dengan dalih UU KPK dalam proses gugatan di MK, tidak sopan jika dikeluarkan Perpu. Sopan santun yang tidak bisa diterima publik karena dalih yang tidak kalah memprihatinkan di tengah harapan menyelematkan KPK dari upaya pemandulan yang selama ini ditengarai dilakukan oleh pihak yang merasa terancam oleh KPK.

Harapan publik setidaknya dibangun dari kenyataan beberapa pasal UU KPK banyak yang menghambat kerja KPK. Terutama soal penyadapan yang bakal berantai panjang hingga tidak bisa secepat mengendus barang haram selama ini.

Pemandulan KPK setali tiga uang dengan kenyataan dari proyeksi badan pengawas yang akan membatasi kerja strategis KPK. Niatnya pengawasan tapi pada praktiknya akan membatasi ruang gerak pimpinan KPK dalam menjerat setiap peluang menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi dan atau golongannya.

Nafsu melemahkan KPK sudah lama dilakukan oleh para wakil rakyat. Alasannya sangat klasik bahwa setiap produk legislasi butuh perbaikan. Tugas wakil rakyat akan lebih mulia jika bisa menyempurnakan UU KPK meski ditunaikan di akhir masa jabatannya.

Ternyata upaya itu akhirnya terbukti dari beberapa pasal yang hadir dalam UU KPK. Logika perbaikan yang dikenalkan ke publik sangat mudah dipatahkan, karena isinya tidak jauh beda dengan yang selama ini ditudingkan pada lembaga anti rusuah itu.

Tudingan itu makin kentara di tengah banyak dari yang kena operasi tangkap tangan KPK secara langsung maupun tidak langsung berasal dari wakil rakyat. Sudah banyak yang mendekam di jeruji besi, termasuk Setya Novanto yang nota bene sebagai pemimpin lembaga legislatif.

Narasi pemandulan bukan hanya soal perubahan UU termasuk juga pra kondisi dari kalangan tertentu bahwa KPK seperti melepaskan diri dari mata rantai tata kelola negara. KPK dianggap lembaga yang punya karakter khusus dalam menjalankan fungsi administrasi kelembagaan.

Ujungnya beberapa kasus di mana pegawai KPK dituding tidak menyesuaikan diri dengan standar pegawai seperti yang terjadi di lembaga tinggi negara lainnya. Bahkan diangap terjadi pelembagaan tidak menguntungkan bagi promosi dan lainnya dalam jenjang pegawai KPK.

Jika memang semua tudingan itu mendasarkan pada niat perbaikan KPK mungkin kita semua memaklumi. Asalkan ditunjang dengan alasan sekaligus melibatkan secara intensif dan transparan bagi otoritas sipil yang selama ini menyatakan bahwa KPK masih berjalan sesuai yang diharapkan.

Otoritas sipil merasakan arogansi wakil rakyat yang terindikasi dengan pembahasan super cepat dibandingkan pembahasan regulasi lainnya. Ruang partisipasi publik terasa menyempit dengan semburan tudingan tidak mendasar, terutama soal bahwa KPK selama ini tidak pernah mengindahkan rekomendasi wakil rakyat untuk perbaikan dalam penyelesaian perkara.

Dari sekian banyak perkara yang ditangani KPK harus diakui tidak semuanya berjalan lancar, karena itu melibatkan proses pembuktian yang mempertimbangkan banyak faktor. Pembuktian yang pada praktiknya dijalankan butuh waktu dengan tahapan tertentu.

Ada sebagian yang memang tidak bisa dibuktikan di persidangan adalah hal biasa dalam proses persidangan. Ini akhirnya menjadi alasan di mana setiap perkara harus diproses dengan sangat hati-hati.

KPK sendiri membuka ruang lebar atas upaya hukum lain, karena pada praktiknya telah mengalami kekalahan di pra pradilan yang dimenangkan oleh pihak yang merasa dirugikan KPK. Ini sebagai bukti bahwa keberatan hukum telah tersedia secara memadai jika pihak yang merasa dirugikan terkait penanganan perkara di KPK.

Jika saja Perpu itu memang benar-benar tidak dikeluarkan, biarkan publik menilai kadar UU KPK. Apakah memang akan menjadikannya lebih baik dari masa sebelumnya, atau malah menjadikan KPK mandul di mata koruptor? Kita tunggu saja.

Yang jelas terlihat dari tanggapan publik dari demontrasi penolakan UU KPK sampai kekecawaan batalnya Perpu UU KPK adalah afirmasi bahwa pemandulan KPK akan segera hadir. Para koruptor yang selama ini ketar-ketir akan tersenyum puas dan bahagia.[]

Top