Stafsus Karbitan

 Stafsus Karbitan
Foto/Net

MEREKRUT pembantu presiden bukan perkara mudah, karena harus mempertimbangkan banyak faktor. Tidak sembarangan memilih yang pada gilirannya akan menjadikan publik bertanya soal rekam jejak.

Pengalaman seorang stafsus menjadi pertimbangan publik dalam menilai prospek agenda pemerintahan di masa mendatang. Menyampaikan agenda pembangunan tidak seperti humas pada umumnya, tapi harus cermat dan akurat.

Secara konstitusional presiden diberikan hak preogratif dalam menentukan siapa yang terbaik menurut dirinya atas pembantu presiden. Tapi publik juga punya hak untuk mengontrol jangan sampai agenda pembangunan kurang efektif gara-gara stafsus yang ditengarai kurang bepengalaman.

Dua mata koin ini menjadi pertimbangan penting dalam menilai kehadiran stafsus presiden yang belakangan banyak dipertanyakan publik. Lewat hak konstitusional pula publik berkewajiban untuk menilai kelayakan agar kerja-kerja pemerintahan berjalan baik.

Perlu diingat anggaran yang digelontorkan untuk menggaji stafsus berasal dari kocek negara dengan jumlah tidak sedikit. Masing-masing stafsus digaji Rp 51 juta tiap bulannya. Anggaran itu dikeluarkan untuk menopang kehadiran stafsus yang punya kapasitas mumpuni di bidangnya.

Sedianya kapasitas stafsus presiden berasal dari kalangan yang mempunyai rekam jejak mumpuni yang salah satunya kaya pengalaman dengan rentang waktu pengabdian dalam masyarakat sangat panjang. Pengalaman ini akan menjadikan dirinya jeli memahami persoalan yang harus diselesaikan.

Sangat disayangkan jika karena gandrung pada agenda milenial mengedanpankan darah segar dalam menentukan pilihan stafsus. Ini bukan semata-mata meremehkan yang muda berprestasi tapi lebih menekankan pentingngnya pengalaman panjang seseorang dalam mengemban amanah stafsus presiden.

Kita semua menyaksikan problem kebangsaan tidak hanya terkait dengan geliat milenial. Ia adalah tali temali masa kini dan masa lalu yang boleh jadi tidak bisa dipahami cepat oleh kalangan anak muda.

Jika stafsus muda belia itu punya daya jangkau atas geliat milenial dihadapkan pada persoalan sejarah bangsa lainnya, maka sikap dan atensinya belum tentu sempurna. Pasalnya problem kebangsaan bukan hanya kesiapan kita semua menghadapi perkembangan dunia mutakhir.

Suasana batin perjalanan bangsa ini tidak hanya bisa dipahami dengan kecerdesan membaca narasi sejarah, tapi juga aktif dalam perjalanan bangsa yang sempat terjadi. Jangankan mereka diminta memahami persoalan mempertahankan kemerdekaan, merasakan masa kelam peralihan kekuasaan pada zaman reformasi belum tentu mumpuni.

Perlu ditegaskan kesiapan stafsus juga adalah cara pandang mereka atas problem kebangsaan bersifat menyeluruh. Bukan kualitas karbitan yang terbentuk hanya karena kecakapan beradaptasi dengan laju perkembangan teknologi komunikasi mutakhir.

Hingar bingar dunia komunikasi mutakhir merupakan kemestian sejarah tapi bukan berarti harapan utama dalam menyelesaikan problem kebangsaan. Dunia komunikasi mutakhir semestinya dilihat sebagai salah satu cara dalam membentuk cara pandang kebangsaan, bukan satu-satunya cara dalam membangun negeri ini.

Sedianya Jokowi jika masih berharap pada anak muda itu, juga tetap memperhatikan kalangan lain sebagai penyeimbang. Ini lebih bijak jika membiarkan mereka menterjemahkan keadaan dengan kepentingan milenial semata.

Kalau perkawinan usia ini dilakukan, publik akan merasakan bahwa agenda pembangunan bukan hanya soal kepentingan milenial. Tapi juga kepentingan kebangsaan lebih luas lagi.

Jika kita lebih jeli juga memperhatikan kepentingan milenial tidak bisa berdiri sendiri. Mereka lahir dari problem kebangsaan lain yang jika dikawinkan akan melahirkan sikap lebih adil dan bijaksana.

Kepentingan milenial bukan pemilik mutlak dari problem kebangsaan ini, melainkan hanya respon aktual dari keadaan yang ada. Responsibilitas tidak perlu dianggap begitu rupa yang pada gilirannya merugikan kita semua.

Jokowi sendiri terpilih bukan karena pemilih milenial tapi juga terdiri dari kalangan lain yang berharap pada kemajuan bangsa. Semua golongan dianggap sama dalam memajukan bangsa.[]

Top