Waspada Operasi Kapal Kabel RRC di Batam dan Natuna

Waspada Operasi Kapal Kabel RRC di Batam dan Natuna
Ilustrasi/Net

KATTA - Praktisi intelijen Fauka Noor Farid angkat suara terkait adanya kapal kabel asing RRC yang beroperasi di laut Indonesia. Menurutnya, seolah ada pembiaran terkait operasi kapal tersebut.

"Ini suatu keanehan. Kita harus waspada dengan giat intelijen asing. Bisa pula ada operasi kapal kabel SBSS milik RRC yang berbendera Panama dengan nama kapal CS Bold Maverick yang beroperasi di perairan Indonesia sekitar Batam dan laut Natuna," katanya.

Dikatakan Direktur Eksekutive Institute Kajian Pertahanan dan Intelejen Indonesia ini, Kementerian Perhubungan tidak boleh membiarkan kapal kabel atau cable ship untuk menggelar kabel sistim komunikasi kabel bawah laut.

Disampaikannya, ada aturan azas cabotage yang melarang kapal berbendera asing melakukan kegiatan bisnis dan pemasangan kabel bawah laut di perairan Indonesia.

Sejak 2011 sesuai UU Pelayaran Nomor 17 tahun 2008 Indonesia menganut Azas Cabotage yangmemberikan kekuatan bahwa penyelenggaraan pelayaran dalam negeri sepenuhnya hak negara pantai.

"Artinya, negara pantai berhak melarang kapal-kapal asing berlayar dan berdagang di sepanjang perairan negara Indonesia," jelasnya.

Mantan anggota Tim Mawar ini menerangkan, dengan beroperasinya kapal kabel asing berbendera Panama dengan CS Bold Maverick di lautan Indonesia akan banyak merugikan negara Indonesia.

"Ya jelas merugikan, terutama perusahaan kapal kabel nasional dan dari sisi pertahanan yang kita khawatirkan, justru digunakan untuk kegiatan mata mata di laut Natuna yang kaya akan sumber daya alam," ucap Fauka.

Buat apa ada azas cabotage, sambung Fauka, jika kapal berbendera Indonesia tidak akan menjadi tuan rumah di negara sendiri.

Sepanjang kapal-kapal penggelar kabel yang berbendera Indonesia standby, maka itu harus diutamakan, untuk mendapatkan kegiatan dan tidak benar diberikan ke kapal berbendera asing.

"Apabila kapal Indonesia tidak tersedia maka kapal asing bisa diberikan izin kegiatannya di wilayah perairan ataupun yuridiksi Indonesia dengan harus tunduk azas aturan yang diberlakukan negara Indonesia," katanya.

Karena itu, lanjut Fauka Noor Farid, Kementerian Perhubungan diminta untuk tidak mengeluarkan surat persetujuan pengunaan kapal asing dan begitu juga Kementrian Pertahanan.

"Maka dari itu, jangan sampai mengeluarkan Surat Security Clearance dan Security officer untuk kapal kabel CS Bold Maverick milik asing yang akan melakukan kegiatan pengelaran kabel di wilayah perairan Indonesia. Kita harus waspada giat intelijen asing," tukasnya.[]

Top