ST Burhanuddin: Pelanggaran HAM Berat dan Korupsi Jadi Prioritas

ST Burhanuddin: Pelanggaran HAM Berat dan Korupsi Jadi Prioritas
Foto/Net

SANITARI Burhanuddin punya sederet program yang bakal digeber saat memimpin Kejaksaan. Mulai dari penuntasan kasus-kasus lama, pelanggaran HAM hingga kasus korupsi. Khusus korupsi, yang akan disasar bukan hanya korupsi receh tetapi juga kelas kakap.

Berikut wawancara dengan ST Burhanuddin yang baru dilantik menjadi Jaksa Agung, Jumat 25 Oktober 2019.

Apa yang menjadi fokus di 100 hari pertama?

Untuk 100 hari pertama kita perintahnya kerja cepat.

Banyak yang mendesakan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. Apakah masuk prioritas?

Tentu nanti kita akan membuat skala prioritas dan kasus pelanggaran HAM akan jadi program prioritas. Tapi untuk kasus HAM ini kan masih alot, belum memenuhi syarat materil formil. Ya tentu kita harus clearkan dulu. Apabila syarat formil materil tidak terpenuhi, ya nuwun sewu (maaf-maaf saja).

Kasus-kasus lama yang belum tuntas?

Ya, kita akan lihat kembali mana (kasus) yang harus jadi prioritas. Kita bagaimana pun juga harus melihat mana yang perlu didahulukan, mana yang tidak perlu.

Masalah korupsi?

Pasti, pasti. Penanganan kasus korupsi tetap kita push dan maksimalkan. Kita maksimal penindakan tetapi pencegahan juga penting. Mengenai pembuktian tindak pidana nanti dimulai dari penyidikan. Tetapi masalah pencegahan juga kita upayakan.  

Termasuk menangani kasus-kasus korupsi besar? Apakah akan bekerja sama dengan KPK?

Pastilah akan jadi prioritas. Kita kan berpatner dengan KPK, ya nanti kita akan lakukan koordinasi.

Saat ini ada 274 terpidana mati yang belum dieksekusi kejaksaan di seluruh Indonesia, 90-an diantaranya di JAkarta. Apakah akan dieksusi?

Begini, ada beberapa perkara yang belum inkrah. Pasti kita akan eksekusi kalau (sudah inkrah).

Anggarannya sudah disiapkan, mau dieksekusi tahun ini atau tahun depan?

Sebagian masih ada proses hukum yang masih berjalan. Soal waktu eksekusi tergantung selesainya proses hukum. Kalau ada yang ditindaklanjuti pasti akan kami sampaikan.

Dari 274 tervonis hukuman mati, sudah berapa yang proses hukumnya selesai?

Sebagian proses hukumnya belum selesai, kan ini ada putusan MK bahwa PK bisa lebih dari sekali dan sebagainya. Kita harus berikan haknya dulu. Kalau suatu saat ada perubahan, sementara sudah terlanjur dihukum mati, itu yang kita hindari. Jadi berapa jumlah keseluruhannya kami masih inventarisir.

Sejumlah nama jadi buronan kejaksaan, beberapa diantaranya kelas kakap. Apakah juga jadi prioritas?

Ya, ini kami jadikan prioritas juga untuk pencarian. Semuanya. Kalau ditanya berapa lama, kan pekerjaan banyak. Tentunya kami pilah-pilah dulu.[]

Top