Jaksa Agung Baru Harus Independen dan Bebas Kepentingan Pragmatis

Jaksa Agung Baru Harus Independen dan Bebas Kepentingan Pragmatis

KATTA - Presiden RI Joko Widodo diminta untuk benar-benar teliti dalam memilih Jaksa Agung. Jabatan itu harus diisi oleh orang yang independen dan bebas dari kepentingan pragmatis.

Demikian dikatakan Peneliti Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Rima dalam siaran persnya, Selasa (22/10/2019).

Jika salah memilih, lanjut dia, pekerjaan rumah dan kinerja yang sudah dibangun bisa jadi tidak akan berjalan dengan optimal.

Menurut dia, ada tujuh kriteria Jaksa Agung, yang telah menjadi hasil kajian IJRS.

“Pertama,  bebas dari intervensi politik atau bukan dari Partai Politik. Ini untuk menjaga independesi,” tutur Josua.

Kedua, Jaksa Agung harus memahami peran dan fungsi jaksa. Bukan hanya terkait penuntutan, tetapi juga preventif tindak pidana.

Tiga, memiliki pemahaman dan pengalaman reformasi birokrasi organisasi atau memperbaiki pengelolaan SDM di Kejaksaan. Sesuai amanat Peraturan Kejaksaan Agung no. 49 Tahun 2011 tentang Pembinaan Karir Kejaksaan.

“Karena selamai ini pelaksanaan mekanisme penilaian kinerja jaksa belum maksimal. Seperti adanya sistem promosi, mutasi, dan demosi di Kejaksaan yang handal,” ujar Josua.

Empat, memiliki visi pengelolaan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yaitu transparansi, partisipatif, akuntabilitas, efesiensi, dan efektivitas. Lima, memiliki prespektif perlindungan korban contoh seperti eks kasus Baiq Nuril.

Enam, dapat menyelesaikan perkara yang mengendap di Kejaksaan, contoh, kasus korupsi dan pelanggaran HAM. Dan ketujuh, mampu membangun trust di masyarakat. “Yang ketujuh ini akan terwujud, dengan melakukan enam kriteria lainnya,” ujarnya. []

Top