Membincang Politik Uang

Membincang Politik Uang
Ilustrasi/Net

DEMOKRASI yang baru tumbuh di tanah air mendapatkan ujian berat. Yakni peran uang dalam memutar mesin elektoral. Dari soal menjalankan roda organisasi partai politik sampai 'membeli suara' yang terjadi di lapangan.

Hubungan antara politik dan uang berdampak pada proses demokrasi, termasuk kehidupan demokrasi yang tengah tumbuh di Indonesia. Setiap langkah politik pada praktiknya mustahil lepas dari peran pembiayaan yang tidak murah.

Yang patut diwaspadai  kehadiran uang dalam politik bisa mempengaruhi keseimbangan dan keadilan demokrasi, serta efeknya pada tindakan KKN (koruspi, kolusi dan nepotisme).

Banyak negara demokrasi yang mengkhawatirkan dominasi uang dalam medan politik, terutama menyogok politisi (buying politicians) dan kebijakan yang cenderung korup.

Dan yang paling mengjhawatirkan  adalah ancaman yang ditimbulkan oleh uang tidak bisa terkendali dan bercampur baur dengan kepentingan politik komersial –bahkan kriminal.

Metabolisme kepentingan sudah berubah wujud yang tadinya untuk kepentingan umat diorientasikan jadi kepentingam pribadi dan golongan.

Nantinya uang itu dibutuhkan untuk membiayai proses demokrasi, biaya kampanye yang tidak transfaran dan  regulasi yang bias. Ini semua bisa merusak keadilan dalam kontestasi politik dan proses pemerintahan yang dihasilkan dari proses pemilihan.

Politik juga  membutuhkan uang untuk tetap memperpanjang kekuasaan dan tetap duduk manis di kursi pemerintahan. Ketika kebutuhan kampanye dan biaya untuk merawat eksistensi partai pun meningkat, maka upaya untuk "penggalangan dana" ikut meningkat.

Dalam politik demokrasi, uang berbentuk spiral. Pembayaran hutang kampanye dalam bentuk bantuan politik melahirkan jenis korupsi yang bisa ditemui dengan mudah dalam setiap proses pemilihan.

Transparansi keuangan dalam politik adalah kunci untuk pemerintahan yang lebih baik. Dan pemerintahan yang baik adalah kunci, tidak hanya dalam demokrasi, tetapi juga untuk pembangunan secara menyeluruh.
 
Kehadiran lembaga mandiri semacam KPK bisa terbaca dengan ketika politik dan uang saling bersinggungan. Terutama sumber pengumpulam pundi luar rambu konstitusi yang ada. Pundi itu akan cepat terkumpul dengan cepat dalam jumlah fantastik jika menyerap anggaran dengan cara di luar norma yang berlaki.

Beberapa pengungkapan di muka persidangan telah menguatkan sebagian besar motivasi menyunat anggaran terdistribukan untuk kepentingan politik. Jumlahnya sangat fantastis yang tidak masuk dalam daftar resmi keuangan partai politik di tanah air.

Boleh jadi soal revisi regulasi tentang KPK bermata dua. Satu sisi ingin menyelamatkan beberap kasus korupsi yang terlanjur dilakukan. Dan pada sisi lain akan memuluskan cara membanyak pundi politik di masa mendatang.

Saya kira getar kekhawatiran dari penolak regulasi KPK terdorong karen dua model di atas. KPK kalaupun akhirnya tetap ada dalam sistem hukum nasional, akan mengalami penurunan peran signifikan.

Bisa kita tebak siapa yang akan bertepuk tangan jika kewengan KPK akan dipangkas. Yang pada gilirannya bukan membuat demokrasi semakim tumbuh dan sehat. Tapi demokrasi akan tetap tumbuh dengan kasus korupsi yang disebabkan langsung maupun tidak langsung oleh kepentingam politik tertentu.

Kesadaran membendung uang untuk tidak bermesraan dengan politik sudah menjadi prioritas. Yang harus menjadi acuan bagi semua organisasi politik adalah membangun demokrasi tanpa berlumuran darah.

Ini memang sulit, tapi sudah me desak dilakukan. Jika kita tidak bisa menyelamatkan kehidupan politk dari cengkraman kepentingan mengumpulkan pundi tertentu, maka demokrasi kita akan layu sebelum berkembang.

Mengerikan![***]

Top