Menjadi Politisi Mulia dan Bermartabat

Menjadi Politisi Mulia dan Bermartabat
Ilustrasi/Net

DALAM banyak literatur ilmu politik, menjalankan roda kepentingan adalah seni pengelola segala kemungkinan. Luwes, lentur dan dinamis menyertai setiap langkah yang dilakukan, dengan tatap mempertimbangkan ukuran rasional. Berfikir kritis tapi seraya berpendapat dengan mempergunakan kosakata tepat arah dan punya efek pada kepentingan yang dituju.

Korupsi memang punya sejarah panjang dengan gelut dan gulat politik. Daya jangkau kekuasaan yang penuh intrik, memang punya kecendrungan untuk meraih sumber daya, baik kedudukan maupun limpahan materi. Politik juga akhirnya sudah satu tubuh dengan tabiat menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongannya.

Menjadi politisi juga seringkali terjerambab pada lebel memprihatinkan, yang dianggap biasa dan dimaklumi jika mempergunakan kekuasaan bukan pada tempatnya. Padahal peran dan pisisi seorang pilitisi adalah agen pelebur kemungkinan terburuk yang akan menggerus kepentingan rakyat. Bukan memperbanyak kemungkinan meraih kenikmatan dunia sesaat.

Perlu merenungkan kembali makna menjadi politisi di tengah kejadian memprihatinkan fakta di mana korupsi banyak melibatkan aspek politik, organ politik bahkan secara khusus peran politisi. Ada apa dengan para pemegang amanah dari rakyat ini? Apakah pancaroba berdemokrasi yang berakibat pada ketidakpastian ekonomi, menjadi politisi harus secepat kilat jadi kaya raya? Mungkin saja, siapa pun yang menjadi politisi akan kena kebiasaan menyelewengkan kekuasaan, langsung maupun tidak langsung dan sedikit atau banyak sekalipun.

Menjawab pertanyaan itu seraya mengundang nada prihatin, terkait proses demokrasi di negeri ini masih seumuran jagung. Bisa dinyatakan pasca reformasi, geliat berpolitik tidak lebih bagus dari masa sebelumnya.

Zaman orde lama kita menyaksikan demokrasi terpimpin yang sarat dengan peran sentral Soekarno. Siapa pun yang menggugat makna revolusi akan berhadapan dengan penolakan. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya masuk ke jeruji besi hingga dihukum mati.

Bung Hatta sendiri akhirnya pisah ranjang dengan Soekarno yang seterusnya menggelorkan "demokrasi kita" yang disandra dengan kepentingan bernama revolusi. Proklamator yang satu ini hingga akhir hayatnya dikenang sebagai konsisten memperjuangan berdemokrasi itu butuh peran setara dalam berpendapat. Bukan dibedakan oleh kepentingan tertentu mengatasnamakan kekuasaan sesaat.

Beralih ke zaman orde baru yang menggulingkan orde lama, berdemokrasi juga tidak berubah nasib. Setiap gerak dan fikir yang menggugat tafsiran Pancasila versi Soeharto akan lenyap seketika. Anak bangsa yang masuk ke jenjang pendidikan sedari dini dicekokin “Penataran P4”; sebuah cara doktrinasi untuk tunduk pada tafsiran penguasa tentang Pancasila.

Ternyata pasca reformasi langgam berpolitik tidak seindah yang dibayangkan. Lewat membuka keran demokratisasi begitu lebar dengan daya kontrol mumpumi, korupsi dan politik masih sangat memprihatinkan. Terbukti bukan menurun, malah indeks korupsi cendrung naik.

Inilah agenda besar menyelamatkan politik dari korupsi. Kita terlena dengan kebebasan begitu rupa yang pada gilirannya belum bisa mengerem laju menilep uang bukan semestinya. Korupsi masih menjadi hantu demokrasi yang sedang dibangun susah payah.

Secara praktis pesan ini diperuntukkan bagi anggota legislatif yang baru saja dilantik. Menjadi politik punya risiko tergelincir pada upaya mengumpulkan pundi sebanyak mungkin di tengah biaya politik kita yang mahal. Biaya politik boleh jadi alasan paling atraktif dalam menggerakkan bidikan pada penyerapan anggaran yang menguntungkan pribadi dan atau golongannya.

Semoga politik kita bisa terhindar dari rayuan penumpukan materi karena beban biaya politik tinggi. Ini memang sulit tapi tidak mustahil diwujudkan. Syaratnya dengan sekuat tenaga memaknakan politik sebagai alat melahirkan kesejahteraan rakyat.

Politik itu mulia sepanjang menempatkan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Kemuliaan itu akan menjadi pertanda tegas bahwa negara maju akan lahir dari politik yang sesuai tujuan suci kedaulatan rakyat.[***]

Top