Apa Guna Memblokir Papua?

Apa Guna Memblokir Papua?
Foto: Net

“BARU bisa kerja lagi. Wifi baru hidup lagi. Seminggu tidak bisa akses internet, enggak bisa kerja kayak biasa,” begitu bunyi pesan Whatsapp yang masuk ke handphone saya dari kerabat di Sorong, Papua Barat, tadi pagi.

Lebih seminggu sudah Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kominfo "membatasi" akses internet di wilayah Papua dan Papua Barat. Alasannya, keamanan nasional.

Sebetulnya bukan pembatasan, tapi lebih mirip pemblokiran internet. Masyarakat Papua dan Papua Barat hanya bisa berkomunikasi via telepon dan SMS, setidaknya sampai tadi malam.

Pemblokiran akses informasi internet dikalim pemerintah sebagai tindakan sesuai hukum, respons atas konstelasi memanas di Manokwari, Sorong, dan Fakfak. Buntut dari insiden rasialisme terhadap mahasiswa asal Papua di Jawa Timur.

Kebijakan kurang lebih sama pernah dijalankan pemerintah, di Jakarta dan sekitarnya, periode 22-25 Mei 2019. Alasannya sama, keamanan nasional. Mencegah rusuh di Jakarta akibat hasil Pemilu 2019 menyebar luas. Media sosial dan layanan perpesanan dianggap menjadi media paling rawan penyebaran hoax.

Lama pembatasan memang lebih lama di Papua. Juga soal cakupan pembatasan, jauh lebih luas di Papua.

Mendengar banyak keluhan dan protes, Menkominfo Rudiantara menyatakan dasar hukum pemblokiran sudah jelas. Senjata pemerintah paling tajam adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Di pasal itu diatur: Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum.

Dalam pasal sama, Pemerintah diwajibkan mencegah penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karenanya, Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Meski dasar hukum itu sudah jelas dikemukakan pemerintah, tetap saja tindakan blokir (pembatasan) akses informasi ini sudah melanggar hak warga negara untuk dapat mengakses informasi, yang sebenarnya dilindungi UUD 1945 tentang hak warga negara atas informasi.

Pasal 14 pada UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, “wetiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”. Kemudian "tiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”.

Semua aturan di atas berlaku bagi masyarakat di Papua maupun di luar Papua. Ketika pemblokiran diberlakukan, mereka sama-sama kesulitan mencari kebenaran atas peristiwa yang terjadi, aksesnya terbatasi untuk sekadar mengecek keselamatan keluarga dan kerabatnya di tempat jauh.

Menyikapi polemik ini, masyarakat jangan sampai terjebak pada sikap lebih mementingkan satu aturan di atas aturan yang lain. Di sini, bukankah sudah biasa regulasi yang isinya tumpang tindih dengan aturan lain?

Berkutat pada dasar hukum tak akan ada habisnya. Yang harus ditekankan adalah agar pemerintah menyelesaikan akar permasalahan isu Papua yang mengguncang keamanan nasional beberapa waktu terakhir. Seperti sudah disampaikan sebelumnya, konflik Papua, seperti halnya konflik lain di sejumlah negara, bersifat dinamis dan melibatkan aktor-aktor sekunder. Isu Papua kini semakin dinamis menuju tahapan baru.

Yang harus dilakukan pemerintah lebih baik adalah penegakan hukum tanpa tebang pilih terhadap mereka bertindak rasis dan memicu kemarahan masyarakat Papua juga terhadap kelompok-kelompok bersenjata yang menembaki warga sipil dan militer di tanah Papua.

Pemblokiran akses internet, selain merugikan hak dasar masyarakat atas informasi dan mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat, juga dapat menambah kecurigaan masyarakat. Bahkan, bisa menjurus pada kesimpulan untuk menutup-nutupi kejahatan HAM yang sebenarnya terjadi di Papua

"Papua tidak minta internet. Pembangunan dan otonomi khusus saja sudah ditolak, mustahil minta-minta koneksi internet. Internet dipersoalkan bukan sebagai infrastruktur, tapi karena di dalamnya terkait hak atas informasi,” tulis jurnalis juga aktivis, Dandhy Laksono di halaman twitternya.

Pemblokiran yang membuat Papua terisolasi dari dunia luar akan memperuncing konflik, membuka peluang tindakan sepihak yang membahayakan masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut. Kita sepakat untuk tindakan bersama menumpas hoaks dan rasialisme. Namun bukan dengan cara "grusa grusu”, minus proporsional.

Jangan sampai pemblokiran akses informasi ini jadi kebiasaan baru dari pemerintahan negara yang 55 persen penduduknya telah terhubung ke internet. Amit-amit deh! [***]

Top