Jangan Dulu Jualan Kecap Merek Ibu Kota

Jangan Dulu Jualan Kecap Merek Ibu Kota
Ilustrasi/Repro

PENGEMBANG jangan senang dulu. Jangan dulu jualan hunian mewah dan sejenisnya dengan fasilitas super keren di ibu kota negara dan pusat pemerintahan yang baru. Bisa-bisa, untung yang dicari buntung yang didapat.

Memang, lokasi ibu kota negara yang baru sudah dipilih dan diumumkan Jokowi. Katanya di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser Penajam Utara. Dua-duanya di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, dua hari lalu. Tapi, pengembang jangan heboh dulu. Langsung menyambar dengan jualan kecap nomor wahid. Menjual hunian mewah, apartemen papan atas, dan sejenisnya di sana.

Seharian kemarin, viral iklan PT Agung Podomoro Land Tbk jualan properti Rp 700 Juta di ibu kota baru. Pengembang kakap itu "merayu" masyarakat untuk membeli hunian mewah yang mereka siapkan. Iklan dipasang pengembang berkode emiten APLN itu di salah satu koran nasional. Foto iklan ini lantas banyak dibagikan warganet, baik di Facebook maupun di grup WhatsApp.

Mengutip situs resmi Agung Podomoro Land, tertulis jelas bahwa mereka memiliki lahan seluas 48 hektare tetapi baru 5 hektare yang dibangun di lokasi bernama Borneo Bay City. Di lokasi tersebut mereka membangun superblok yang terdiri dari mal gaya hidup, hotel dan tujuh menara apartemen (Borneo Bay Residences).

Sebenarnya, Borneo Bay City bukan berada di Penajam Paser Utara atau di Kutai Kartanegara, tetapi di Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan. Namun, pada peta dalam iklan tersebut, Agung Podomoro menawarkan hanya 20 menit menuju ibu kota baru di Penajam Paser Utara dengan menggunakan akses tol laut Balikapapan-Penajam.

Kok nggak boleh senang dulu? Tentu saja begitu. Sebab bisa jadi pemindahan ibu kota tidak akan pernah terjadi. Boleh saja lokasi pengganti Jakarta sudah diumumkan tetapi prosesnya masih panjang dan berliku. Bahkan masih diliput banyak misteri.

Pertentangan bakal muncul di parlemen. Perkara yang disoal terkait ketidakberesan di balik keputusan memindahkan ibu kota negara. Keputusan Jokowi memindahkan ibu kota ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser dan Kutai Kartanegara dianggap tidak berdasarkan prosedur ketatanegaraan yang lazim.

Mestinya, untuk memindahkan ibu kota, harus dibicarakan dulu kemungkinan perubahan ketentuan yang sudah ada. Lebih dari satu aturan yang harus diubah. Salah satunya adalah aturan soal lembaga mana saja yang wajib berkantor di ibu kota. Saat ibu kota dipindah dari Jakarta ke Kalimantan, maka aturan dalam UU tersebut juga harus diubah. Ringkasnya, pemindahan ibu kota harus dilakukan dengan perencanaan matang, naskah akademik, dan perubahan UU. Bukan semau gue.

Selain payung hukum, masalah pelik lainnya menyangkut pembiayaan. Dalam hitungan Jokowi setidaknya dibutuhkan anggaran Rp 466 triliun. Sudah disusun anggaran yang diperlukan akan dituutp Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Melalui APBN porsinya 19,2% atau Rp 89,472 triliun. Melalui Swasta dengan porsi 26,2% atau sebesar Rp 122,092 triliun, sementara melalui KPBU porsinya 54,6% atau sebesar Rp 254,436 triliun.

Harap bersabar dulu. Pembiayaan untuk pemindahan ibu kota tidak bisa cepat masuk kantong seperti membalikkan telapak tangan. Kebutuhan anggaran dari APBN dijanjikan antara lain dengan memanfaatkan aset-aset negara yang berada di jalan Thamrin dan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Aset berupa tanah, bangunan dan gedung di lokasi yang akan ditinggalkan ketika pemerintahan pindah ke ibu kota baru itu, rencananya, akan disewakan hingga ditukargulingkan. Berdasarkan perkiraan kasar Bappenas hasil pengelolaan aset itu bisa mencapai Rp150 triliun.

Pertanyaannya, bisakah pengelolaan aset milik negara itu bisa menghasilkan PNBP jumbo dalam waktu singkat? Siapa pula yang mau memanfaatkan aset-aset tersebut? Bukankah lebih baik memiliki aset di ibu kota yang baru?

Perlu juga diingat Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman stagnasi ekonomi domestik dan ancaman perlambatan ekonomi dunia. Perlu juga dihitung soal peningkatan belanja proyek infrastruktur di lokasi ibu kota baru yang justru akan meningkatkan kuatitas belanja modal yang diimpor. Bukankah dengan begitu pemindahan ibu kota justru akan ikut memperlebar defisit transaksi berjalan RI? Bukankah selama ini proyek-proyek infrastruktur telah membuktikannya?.

Bukankah pula peningkatan proyek infrastruktur ibu kota baru dengan mayoritas anggaran non budgeter akan memperlebar peluang pembiayaan dari pihak ketiga? Dalam bentuk utang? Nah, bukankah justru ini akan membebani anggaran nasional di masa depan?

Perlu juga berkaca pada pembangunan infrastruktur yang dijanjikan Jokowi. Ada banyak kasus proyek prestisius yang digagas Jokowi yang bisa diambil hikmah. Groundbreaking digelar sangat bombastis namun nyatanya tidak kesampaian sesuai target awal. Mulai dari kereta cepat Jakarta-Bandung, atau proyek listrik 45 ribu megawatt yang sampai saat ini tak jelas nasibnya.

Last but not least, pengembang swasta mesti ingat dan belajar dari proyek Meikerta di Cikarang. Kecap dijual jor-joran oleh Lippo Group tapi akhirnya tutup buku seiring terbongkarnya kasus korupsi di proyek tersebut. Jualannya langsung melempem. Masyarakat yang sudah membeli terpaksa menanggung risiko.

Nah, tiba-tiba ibu kota tidak jadi pindah, bisa-bisa Anda dijerat UU Perlindungan Konsumen karena telah berbohong. Menjual sesuatu tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi sebaiknya tunggu sampai semuanya pasti.[***]

Top