Waspada Upaya Membelah Papua

Waspada Upaya Membelah Papua
Ilustrasi

SUDAH lama isu Papua bukan persoalan Indonesia semata. Bukan lagi konflik antara dua aktor utama; antara pemerintah dengan kelompok masyarakat Papua yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia. Konflik Papua, seperti halnya konflik lain di sejumlah negara, bersifat dinamis dan melibatkan aktor-aktor sekunder.

Aktor sekunder ini sudah terlihat jauh hari sebelumnya. Awalnya terkesan berperan sebagai mediator, lama kelamaan justru lebih terkesan sebagai pihak yang terlibat dalam konflik.

Belajar dari kasus Timor Leste, aktor sekunder secara tidak langsung membantu kelompok pro kemerdekaan mendapatkan apa yang diinginkannya. Tahun ini saja, isu Papua semakin dinamis menuju tahapan baru. Kasus-kasus penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap aparat keamanan Indonesia terus berlangsung. Aktor luar negeri ikut berperan. Misalnya, pemberian penghargaan Oxford Freedom of the City Award kepada aktivis pro kemerdekaan Papua, Benny Wenda, oleh Dewan Kota Oxford di Inggris pada Juli lalu.

Kemudian, Pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) itu juga diundang sebagai salah satu peserta dalam Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Tuvalu, 13-16 Agustus 2019. Jauh sebelumnya, insiden diplomatik melibatkan Vanuatu, negara kepulauan kecil di Samudera Pasifik, yang diam-diam memasukkan Benny Wenda ke dalam delegasinya saat bertemu Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, bulan Januari lalu. Ironi terjadi.

Situasi dalam negeri dikompori oleh insiden-insiden berbau rasialisme di Pulau Jawa, yang berdekatan waktunya dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI. Intensitas konflik terkait Papua semakin meningkat dan mungkin saja menuju krisis dan perang. Termasuk di dalamnya perang sesama bangsa Papua. Kewajiban negara adalah melakukan semua tindakan pencegahan meningkatnya eskalasi konflik. Seperti halnya konflik-konflik lain di era kekinian, peran internet dan media sosial justru lebih condong memperkeruh suasana.

Artikel ini bukan bertujuan memanas-manasi situasi tapi bermaksud menyadarkan semua pihak, terutama rakyat di Papua, bahwa ancaman perang saudara itu nyata adanya. Belajarlah dari sejarah konflik berlatar separatisme di Indonesia, baik di Aceh dan Timor Timur. Di masa kemajuan teknologi informasi ini, skenario ke arah perang saudara paling mudah diprovokasi lewat media sosial.

Kolaborasi hoax dan "power of sharing” pada isu-isu sensitif di masa tegang tentu mudah mengguncang kohesi sosial. Sebut saja video massa yang membawa bendera Merah Putih melakukan pembakaran dan perusakan, beredar di Facebook. Keterangan video diisi kalimat provokatif, seolah massa yang terlihat adalah kelompok masyarakat pro NKRI yang bergerak menantang mereka yang pro kemerdekaan. Di kolom komentar saling hujat di antara netizen pro kemerdekaan dan pro NKRI terjadi.

Ada opini yang hendak menyatakan bahwa kekuatan milisi pro NKRI sudah lahir. Tentu mengingatkan kita pada konflik di Aceh dan Timor Timur. Bermula dari konflik berkepanjangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemberontak, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh dan Fretilin di Timor Timur, muncul kelompok sipil yang dilatih untuk menggunakan senjata (milisi) untuk membantu salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Jumlahnya bisa amat banyak.

Pada konflik Aceh, ada data menyebut jumlah milisi itu mencapai 21 kelompok. Dalih pembentukannya selalu untuk melindungi rakyat yang merasa diteror oleh gerakan pro kemerdekaan. Namun, pada akhirnya berbalik arah meneror dan mengintimidasi sesama sipil yang dianggap berbeda atau mendukung pasukan lawan. Kita berharap, cara-cara imoral dan tidak beradab yang memperluas spiral kekerasan tidak digunakan oleh pemerintahan sipil berkuasa di NKRI. Dan tentu juga berharap video yang menggambarkan kemunculan milisi adalah hoax belaka.

Kita tidak boleh terjebak dalam spekulasi konspirasi intelijen yang mencuat pasca kerusuhan di Manokwari dan Sorong. Yang paling utama saat ini dan ke depan adalah memperlakukan isu Papua dengan semangat persaudaraan satu tanah air. Kemanusiaan di atas segalanya.

Sudah benar jalan pembangunan dan ekonomi yang berjalan selama ini, menggantikan pendekatan keamanan. Tetapi itu belum cukup. Pemerintah harus memakai jalan memutar yang panjang dan melelahkan namun memiliki kepastian. Dekati masyarakat Papua yang mencintai adat dan budayanya lewat jalan kebudayaan. ***

Top