Kedaulatan Data? Masih Jauh, Pak Jokowi!

Kedaulatan Data? Masih Jauh, Pak Jokowi!
Ilustrasi/Net
"AKU mengajar media digital dan mengembangkan aplikasi. Jadi aku tahu data dari aktivitas daring kita tak menguap begitu saja. Di saat aku menggali lebih dalam kusadari jejak digital dari diri kita sedang ditambang menjadi industri bernilai triliunan dolar per tahun. Kita sekarang adalah komoditas. Tapi kita begitu jatuh cinta dengan hadiah konektivitas gratis ini, tak ada yang mau membaca syarat dan kondisinya."

Itu kutipan statement pembuka dari David Carroll, akademisi penggugat perusahaan konsultan politik penambang data, Cambridge Analytica (CA), dalam film dokumenter The Great Hack yang ditayangkan Netflix.

The Great Hack berdurasi 1 jam 54 menit, membongkar modus eksploitasi data pribadi pengguna internet (media sosial), dalam hal ini oleh CA, untulk menjalankan propaganda demi kepentingan politik dan ekonomi mitra-mitranya di seluruh dunia. Dari Asia, Eropa, Amerika hingga Afrika.

Dari para nara sumber yang sebagian merupakan whistle blower, seperti Christopher Wylie dan Britanny Kaiser, film ini menjelaskan bagaimana data pribadi pengguna platform digital bisa seenaknya ditambang untuk, misalnya, membantu pemenangan para mitra yang berkompetisi dalam kampanye Pemilu.

Tuntutan David Caroll sederhana, agar CA mengembalikan data pribadinya. Dari proses panjang melelahkan itu terbuka banyak fakta lebih mengejutkan. Sebut saja keterlibatan Facebook, YouTube, Google, dan Cambridge Analytica bersama-sama dalam dalam Proyek Alamo yang dibentuk Donald Trump pada Pemilu Presiden AS tahun 2016. Jutaan dolar bisa dihabiskan dalam sehari untuk melancarkan kampanye yang dipersonalisasi via media sosial. Para pengguna “dipasok” materi-mater kampanye yang sudah lebih dulu disesuaikan dengan kepribadiannya.

Lalu, kita mendengar Presiden RI, Joko Widodo, berbicara sekaligus mengonfirmasi isu yang sama dalam pidato kenegaraannya di MPR RI, Jumat (16/8/2019).

Di tengah pidatonya, Jokowi mewanti-wanti soal ancaman dari perkembangan teknologi. Selain tentu saja disrupsi digital yang mengubah peta profesi manusia modern, tentu juga soal kedaulatan data. Betapa banyak perusahaan berbasis teknologi (di Indonesia) yang mengumpulkan data pengguna secara bebas akibat "ketidakmampuan" pengguna (masyarakat Indonesia) memperhatikan poin syarat dan kondisi.

Jokowi secara tidak langsung mengajak rakyatnya berhati-hati terhadap praktik pengumpulan data yang bisa mengintervensi privasi, bahkan memicu serangan siber dan penyalahgunaan data.

Bak melengkapi statement David Caroll tadi, Jokowi menyatakan: Data adalah jenis kekayaan baru, data lebih berharga dari minyak.

Jokowi yang dalam kesempatan sama menyerukan perwujudan kedaulatan data, perlindungan hak warga negara atas data pribadi dan pembentukan regulasi tanpa kompromi, sepertinya lupa bahwa sebagian kekhawatirannya tersebut sudah terjadi di depan mata.

Lihatlah kasus Ulin Yusron, yang dikenal sebagai simpatisan (kalau tidak mau disebut buzzer) pendukung Jokowi dalam dua kali Pilpres. "Artis medsos” yang pernah diundang Presiden ke Istana Negara sekitar tiga tahun lalu itu, menyebarkan data dua orang yang dianggapnya mengancam Jokowi pada bulan Mei lalu. Ulin mengumbar data orang-orang malang itu via akun Twitter pribadinya [@ulinyusron].

Pada titik itu saja Ulin sudah melewati batas. Lebih fatal karena orang yang dimaksudnya berbeda dengan yang ditangkap polisi. Merasa keliru, Ulin merasa cukup dengan meminta maaf lewat platform yang sama.

Berdasar Pasal 58 UU 24/2013 atas perubahan UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), pembukaan informasi data kependudukan hanya bisa dilakukan instansi-instansi negara tertentu seperti Kemendagri dan Kepolisian, untuk pelayanan negara. Berarti, Ulin sudah menabrak UU Adminduk.

Namun kasus Ulin sampai sekarang mengendap. Tidak jelas penanganannya. Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, mengatakan perkara Ulin Yusron hanya bisa ditangani jika ada laporan. Suatu dalih yang dikritik ramai-ramai oleh para aktivis hukum serta kalangan yang benar-benar peduli soal kedaulatan data pribadi. Mungkin, dalam kelompok terakhir ini, Presiden Jokowi belum benar-benar termasuk.

Sedangkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, cuma bisa berjanji segera mengevaluasi Sistem Adminduk pasca kasus itu menjadi perbincangan publik. Sangat patut diduga data itu merupakan bocoran dari Kemendagri.

Lalu, bagaimana kita bisa percaya negara mampu mencegah penyalahgunaan data yang lebih masif, jika dalam perkara receh begitu saja tidak ada kepastian hukum? Bagaimana bisa menjamin data jutaan pengguna yang dikantongi para Unicorn (macam Go-Jek, Tokopedia, Grab dll) dapat terlindungi dengan baik? Belum lagi data pengguna sosial media seperti Facebook dan Twitter, yang lokasi data centernya pun tak diketahui.

Berkaca pada tetangga kita, Malaysia. Pelanggar UU Perlindungan Data Pribadi dapat dijerat hukuman pidana berupa sekaligus denda dan penjara. Apakah ada ketegasan serupa dalam RUU Perlindungan Data Pribadi Indonesia?

Melihat ketidakkonsistenan aparat negara dalam mewujudkan perlindungan data, maka tak usah heran bila Kementerian Dalam Negeri pun memberikan akses data perseorangan warga Indonesia kepada lembaga-lembaga swasta.

Indonesia terlihat masih jauh dari keseriusan mencegah penyalahgunaan data. Masih jauh dari sekadar berusaha untuk membangun sistem keamanan yang mempermudah pelacakan pihak yang serampangan mengakses data penduduk. Masih jauh, Pak Jokowi.[]

Top