GBHN dan Deparpolisasi

GBHN dan Deparpolisasi
ilustrasi

MENYOAL Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah menyoal tentang sistem politik dan demokrasi kita, status dan kedudukan MPR RI bersama Presiden.

Mempertanyakan hal-hal substansial di atas, terutama setelah empat kali amandemen UUD 1945, adalah wajar adanya. Apalagi, jika selama ini semua rakyat merasakan betapa pembangunan Indonesia tidak memiliki cetak biru yang disepakati bersama dalam mekanisme demokratis yang berdasar pada filosofis dan budaya bangsa.

Memang keinginan sekaligus kebutuhan mengembalikan GBHN cukup sukar dibayangkan dalam hal praksisnya, terutama terkait keharusan mengamandemen lagi UUD 1945. Seolah-olah, persoalan bangsa Indonesia terhadap konstitusinya tidak pernah tuntas dalam hal yang demikian mendasarnya. Seolah urusan konstitusional begini saja tergantung pada kepentingan dari kekuatan-kekuatan politik yang pragmatis di parlemen.

Memang kenyataan ironis bahwa wacana yang demikian pentingnya bagi kelanjutan hidup sebuah negara-bangsa ini menjadi kontraproduktif hanya karena digaungkan oleh kelompok tertentu, yang kurang pas berbicara tentang kedaulatan berpolitik rakyat karena rekam jejak yang kerap berseberangan dengan suara rakyat.

Namun demikian, adalah kewajiban rakyat untuk membicarakan sendiri urusan-urusan yang bersentuhan langsung dengan nasib politiknya di negeri yang katanya merdeka. Membicarakan tentang kelembagaan demokrasi yang sesuai kehendaknya, dan membicarakan bagaimana seorang presiden yang terpilih secara demokratis melaksanakan visi dan misi ke dalam program-program konkret.

Bersyukurlah rakyat, karena sebetulnya pondasi dari masalah-masalah besar itu sudah diletakkan begitu ideal proporsional oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa ini; mereka yang kemampuan berpolitik dan berdiplomasinya diisi dengan cita-cita luhur membentuk sistem politik dan pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Dan GBHN adalah bagian dari sejarah yang mesti dimaknai jernih. Sebagai negara yang mengaku berdaulat secara politik ekonomi dan kebudayaan, maka GBHN adalah bentuk konkret haluan negara tentang penyelenggaraan negara sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. Kehendak rakyat itulah yang berwujud dalam MPR.

Presiden tinggal berkewajiban melaksanakan GBHN melalui program-program konkret. Bukan program partai atau kehendak sendiri, tetapi GBHN-lah yang panduan dalam melaksanakan tugas mulia yang dimandatkan rakyat kepadanya. Dan karena itu, Presiden bertanggung jawab langsung kepada MPR RI. Sungguh konkret!

Maka MPR memang semestinya berstatus lembaga tertinggi. Yang mulia, yang berharga, yang bukan seperti sekarang. Jika saat ini MPR yang diisi anggota DPR dan DPD itu dianggap buruk maka yang bersalah adalah partai-partai politik yang menjadi instrumen kekuasaan rakyat.

Tetapi bukan berarti kualitas rendahan parpol-parpol dan para fungsionarisnya itu membuat Indonesia harus menelan Deparpolisasi. Deparpolisasi yang bukan sebatas pengurangan jumlah parpol melainkan upaya sistematis pihak tertentu untuk memandulkan parpol dalam sistem demokrasi Pancasila. Dalam hal ini, harus ada kritik oto kritik yang tajam di internal partai-partai terutama harus melibatkan kaum mudanya.

Parpol-parpol harus merevolusi diri dalam gerakan kolektif kebangsaan yang progresif. Melawan deparpolisasi yang akan menghancurkan sendi-sendi kedaulatan rakyat. Melawan deparpolisasi yang pasti disusul “swastanisasi” segala bidang.

Juga alangkah baik bila semua cendekiawan lintas generasi duduk membicarakan persoalan GBHN ini lebih mendalam dan jernih berdasar pada cita-cita pendirian bangsa Indonesia. Sekaligus mengajarkan rakyat banyak berpikir rasional, berpendapat tentang yang substansial. Agar juga tidak ahistoris dan lebih jauh mengakar pada dasar filosofis pendirian negaranya.[***]

Top